PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN GAWAT DARURAT PESERTA BPJS KESEHATAN YANG DITOLAK RUMAH SAKIT YANG BELUM BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN

KURNIAWAN PANCA PUTRA PAMUNGKAS, 031411133025 (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN GAWAT DARURAT PESERTA BPJS KESEHATAN YANG DITOLAK RUMAH SAKIT YANG BELUM BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK_FH.120 18 Pam p.pdf

Download (66kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
FULLTEXT_FH.120 18 Pam p.pdf
Restricted to Registered users only until 29 June 2021.

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menyebutkan secara konstitusional bahwa setiap warga negara memiliki hak atas jaminan sosial dan jaminan kesehatan. Seiring berjalannya waktu sistem jaminan kesehatan nasional dikembangkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibagi menjadi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Dengan adanya sistem jaminan kesehatan tersebut setiap warga negara Indonesia diwajibkan menjadi peserta dari sistem jaminan kesehatan nasional tersebut demi mendapatkan hak konstitusinya serta memiliki kepastian hukum agar hak-hak kesehatan dan jaminan sosialnya terwujud. Dengan dikembangkannya sistem jaminan kesehatan nasional tersebut, rumah sakit memiliki peran dan fungsi yang strategis sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dalam memberikan dan memenuhi hak-hak orang atas kesehatan. Namun hal tersebut terbatasi karena tidak semua rumah sakit bersedia untuk bekerja sama dengan BPJS khususnya rumah sakit swasta. Hal tersebut yang seringkali menjadi sebab tidak terpenuhinya hak-hak peserta dari sistem jaminan kesehatan nasional yang dijalankan BPJS. Dengan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut, peserta BPJS Kesehatan menjadi pihak yang rentan dirugikan atas tindakan yang dilakukan rumah sakit. Oleh karena itu beberapa akibat hukum dari tindakan rumah sakit yang menolak peserta BPJS Kesehatan khususnya dalam kondisi gawat darurat tersebut menjadi konsekuensi yang harus diterima rumah sakit serta tanggung gugat yang dilakukan rumah sakit terhadap pelanggaran yang telah dilakukannya terhadap pasien peserta BPJS kesehatan dengan kondisi gawat darurat. Dalam menyimpulkan adanya akibat hukum serta tanggung gugat tersebut digunakan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang terkait dengan pelayanan kesehatan maupun ketentuan tentang jaminan kesehatan nasional serta perlindungan hukum untuk peserta yang menjadi bagian dari BPJS Kesehatan baik dari pemerintah maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.120/18 Pam p
Uncontrolled Keywords: Perlindungan hukum, BPJS Kesehatan, Rumah Sakit
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K133 Legal aid. Legal assistance to the poor
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
KURNIAWAN PANCA PUTRA PAMUNGKAS, 031411133025UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorGianto Al Imron, S.H.,M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: mhs PKL UNAIR
Date Deposited: 10 Jul 2018 17:15
Last Modified: 10 Jul 2018 17:15
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/72730
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item