TIDAK DILAKSANAKANNYA KEWAJIBAN PENYIDIKAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015 SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN

IMAMAL MUTTAQIN, 031411131049 (2018) TIDAK DILAKSANAKANNYA KEWAJIBAN PENYIDIKAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015 SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK_FH.127 18 Mut t.pdf

Download (147kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
FULLTEXT_FH.127 18 Mut t.pdf
Restricted to Registered users only until 29 June 2021.

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menjelaskan bahwa Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pemberitahuan pada saat dimulainya penyidikan serta penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Korban/Pelapor tidak dilakukan dalam waktu 7 hari pasca dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Pertimbangan hakim menjelaskan bahwa terhadap Terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan serta dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampinginya, sedangkan terhadap Korban/Pelapor dapat mempersiapkan keterangan-keterangan sebagai barang bukti dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Putusan ini memberikan peluang untuk melakukan praperadilan apabila Terlapor belum menerima SPDP atau setelah 7 hari pasca dikeluarkannya sprindik. Sebab acuannya adalah prinsip due process of law yang harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi maka hasil penyidikannya dapat dikatakan cacat prosedural karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga penyidikan harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.127/18 Mut t
Uncontrolled Keywords: Penyidikan, SPDP, Potensi Praperadilan
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K85-89 Legal research
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB90.A-Z Encyclopedias. Law dictionaries. Terms and phrases. Vocabularies. By author or title, A-Z
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
IMAMAL MUTTAQIN, 031411131049UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorIqbal Felisiano, S.H.,LL.M.UNSPECIFIED
Depositing User: mhs PKL UNAIR
Date Deposited: 10 Jul 2018 17:32
Last Modified: 10 Jul 2018 17:32
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/72747
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item