SRI GATI ANGGRAENI PUSPITA, 031411131148 (2018) AKIBAT HUKUM TERHADAP GUGATAN YANG PENGURUS MENOLAK MENYETUJUI DEBITOR DALAM PKPU SEBAGAI PENGGUGAT MAUPUN TERGUGAT. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_FH.135 18 Pus a.pdf Download (121kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_FH.135 18 Pus a.pdf Restricted to Registered users only until 29 June 2021. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Untuk menghindarkan diri dari kepailitan, seorang Debitor dapat mengajukan upaya penundaan kewajiban pembayaran utang. Ketika seorang Debitor dalam masa Penundaan kewajiban pembayaran utang, maka segala tindakan hukum yang dilakukan harus mendapat persetujuan dari seorang pengurus. Salah satu akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang Debitor tetap dapat melakukan segala tindakan kepengurusan dan kepemilikan atas hartanya termasuk melakukan transaksi bisnis maupun melakukan pinjaman terhadap pihak ketiga. Dalam melakukan transaksi bisnis, debitor melakukan segala tindakan hukum untuk dan oleh dirinya sendiri. Namun ketika terjadi suatu keadaan yang tidak diinginkan maka kreditor dapat meminta kepastian kepada pengurus, juga dapat mengajukan gugatan terhadap Debitor. Namun berdasarkan pasal 243 ayat (3) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 pengurus dapat menyetujui ataupun menolak suatu gugatan yang diajukan untuk Debitor demi melindungi harta kekayaan Debitor agar tidak dirugikan.

Actions (login required)

View Item