PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI AKIBAT TERJADINYA PENYESUAIAN HARGA DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

DYAH ROSMALA DEVA DENTY OSCAR, 031411133004 (2018) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI AKIBAT TERJADINYA PENYESUAIAN HARGA DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK_FH.140 18 Osc p.pdf

Download (25kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
FULLTEXT_FH.140 18 Osc p.pdf
Restricted to Registered users only until 29 June 2021.

Download (576kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pemerintah sebagai bagian dari badan hukum publik, dalam pemenuhan kebutuhannya seperti melakukan pembangunan jalan, pengadaan alat-alat elektronik dan lain sebagainya, membutuhkan pihak swasta (penyedia) dalam mewujudkannya. Hubungan hukum yang membingkai antara pemerintah dengan pihak penyedia tertuang dalam sebuah peraturan presiden yang disebut dengan kontrak pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaannya, kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak selalu berjalan dengan lancar. Adakalanya terjadi suatu hal yang membuat kontrak tersebut menjadi tidak seimbang. Seperti halnya kenaikan harga yang cukup signifikan yang akhirnya membebani salah satu pihak dalam kontrak tersebut. Untuk memperlancar proses pengadaan jasa konstruksi, pemerintah sebagai penguasa membuat kebijakan mengenai penyesuaian harga, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 105/MK.06/2005 tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005. Analisis tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sebagai dasar hukum. Penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak berbentuk kontrak harga satuan yang mulai diberlakukan pada bulan ke-13. Terjadinya kenaikan harga pada saat pelaksanaan dapat menimbulkan keadaan yang sulit (hardship) bagi salah satu pihak. Renegosiasi diperlukan apabila terdapat peristiwa yang fundamental yang dapat membebani salah satu pihak. Dengan adanya renegosiasi dari kedua belah pihak, maka kontrak tersebut dapat diubah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.140/18 Osc p
Uncontrolled Keywords: Pengadaan Barang/Jasa; Jasa Konstruksi; Penyesuaian Harga; Kebijakan Pemerintah; Keadaan Sulit (Hardship); Renegosiasi
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3476-3560 Public property. Public restraint on private property
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
DYAH ROSMALA DEVA DENTY OSCAR, 031411133004UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorY. Sogar Simamora, Prof. Dr. S.H., M.humUNSPECIFIED
Depositing User: mhs PKL UNAIR
Date Deposited: 10 Jul 2018 17:50
Last Modified: 10 Jul 2018 17:50
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/72775
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item