SUSAN CIENDRAWATI, 031614253028 (2018) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS PEMBATALAN PERJANJIAN KREDIT OLEH PENGADILAN NIAGA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_TMK.108 18 Wat p.pdf Download (16kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_TMK.108 18 Wat p.pdf Restricted to Registered users only until 10 July 2021. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perjanjian Kredit merupakan perjanjian pokok atau perjanjian yang utama, sedangkan perjanjian jaminan bersifat accesoir atau tambahan, sehingga eksistensi perjanjian jaminan selalu mengikuti perjanjian kreditnya. Perjanjian kredit hapus maka perjanjian jaminan juga ikut hapus. Perjanjian kredit tersebut dapat berlaku mengikat bagi para pihak (asas pacta sunt servada) dalam ketentuan Pasal 1338 BW. 4 syarat tersebut adalah kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang diperbolehkan. Kesepakatan dan kecakapan tidak terpenuhi dapat mengakibatkan perjanjian tersebut dibatalkan karena tidak memenuhi unsur subyektif dalam perjanjian, sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan unsur objektif. Unsur objektif tidak terpenuhi dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Pengadilan dalam memutuskan pembatalan suatu perjajian harus sesuai dengan kompetensi absolut maupun kompetensi relatif. Pengadilan Niaga dalam menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara selain memperhatikan kompetensi absolut dan kompetensi relative juga harus memperhatikan kewenangan komprehensif dari Pengadilan Niaga tersebut yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Undang-Undang tentang Kepailitan.

Actions (login required)

View Item