PENGGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

MUHAMMAD ALI RAHMAN, 031211132015 (2018) PENGGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Skripsi thesis, Fakultas Hukum.

[img]
Preview
Text (abstrak)
abstrak.pdf

Download (136kB) | Preview
[img] Text (full text)
full text.pdf
Restricted to Registered users only until 28 September 2021.

Download (1MB)

Abstract

Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembahasan terbagi pada dua rumusan masalah, pertama analisis pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang pada intinya adalah ada pertimbangan hakim (ratio decidendi) yang keliru secara logika, dan juga tidak konsisten dengan pernyataannya dalam mendudukkan KPK sebagai bagian dari eksekutif. Kemudian pada pembahasan berikutnya adalah membahas mengenai akibat hukum terhadap KPK setelah berlakunya Putusan MK nomor 36/PUUXV/ 2017, yang pada intinya penggunaan hak angket DPR tidak mencakup alasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK FH 169/18 Rah p
Uncontrolled Keywords: Supervision, Right of Inquiry, Corruption Erradication Commission,House of Representative.
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Dasar Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM
MUHAMMAD ALI RAHMAN, 031211132015UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorSukardi, Dr.,S.H.,M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 28 Sep 2018 15:55
Last Modified: 28 Sep 2018 15:55
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/74161
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item