PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK ELEKTRIK ( VAPOR )

Samudera Wicaksono, 031311133051 (2018) PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK ELEKTRIK ( VAPOR ). Skripsi thesis, Fakultas Hukum.

[img]
Preview
Text (abstrak)
abstrak.pdf

Download (74kB) | Preview
[img] Text (full text)
full text.pdf
Restricted to Registered users only until 1 October 2021.

Download (1MB)

Abstract

Cukai merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap barangbarang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Berdasarkan karakteristik tersebut maka rokok dikategrikan sebagai “Barang Kena Cukai” (BKC). Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau tidak hanya mengatur tentang kenaikan cukai rokok melainkan pemungutan cukai terhadap rokok elektrik (vape). Pengenaan cukai terhadap vape tersebut didasarkan atas asumsi bahwa vape merupakan “Produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)”, sehingga dikenakan tarif cukai sebesar 57 % (lima puluh persen). Pegaturan pemungutan cukai vape melalui PMK Nomor 146/PMK.010/2017 adalah cacat yuridis karena Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 1995Tentang Cukai telah mendelegasikan penambahan atau pengurangan jenis BKC diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu, Pegaturan pemungutan cukai vape menimbulkan konsekunsi terhadap tanggung jawab pemerintah di bidang kesehatan yakni pengalokasian dana untuk biaya kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dan promotif. Selanjutnya, pengaturan pemungutan cukai vape yang tidak membedakan besaran tarif cukai vape yang berasal dari impor dan buatan lokal belum mencerminkan keadilan bagi masyarakat, negara dan pengusaha khususnya keadilan dan perlindungan hukum bagi industri lokal.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK FH 175/18 Wic p
Uncontrolled Keywords: Excise, Vape
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ2321-2323 Tax incidence. Tax shifting. Tax equity
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Dasar Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Samudera Wicaksono, 031311133051UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorDeddy Sutrisno, Dr., S.H., M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 01 Oct 2018 12:01
Last Modified: 01 Oct 2018 12:01
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/74192
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item