Birokrasi Pelayanan Publik Tentang Progam Nasional Agraria (PRONA) di Kota Surabaya

REZA ADI VALIANTO, 071211332008 (2018) Birokrasi Pelayanan Publik Tentang Progam Nasional Agraria (PRONA) di Kota Surabaya. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK_Fis.P.45 18 Val b.pdf

Download (77kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
FULLTEXT_Fis.P.45 18 Val b.pdf
Restricted to Registered users only until 22 October 2021.

Download (1MB) | Request a copy
[img]
Preview
Text (JURNAL)
JURNAL_Fis.P.45 18 Val b.pdf

Download (170kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam penelitian ini membahas tentang studi implementasi yang menggunakan pendekatan teori dari Merilee S. Grindle. Dalam teorinya Grindle menjelaskan antara konten dan konteks kebijakan yang dapat menjawab permasalahan tentang penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini menyangkut tentang seperti apa kebijakan yang ada ditingkat kota, bagaimana aktor-aktor dalam menjalankan PRONA dan realitas perspektual masyarakat tentang adanya PRONA ini.Pendaftaran tanah di Indonesia khususnya di Surabaya perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Terutama Surabaya merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Hadirnya PRONA (Progam Nasional Agraria) sebagai salah satu proogam yang dilakukan oleh pemerintah agar pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia segera selesai. Dalam segi peraturan kebijakannya PRONA sudah memiliki sejarah yang cukup panjang. Mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria hingga peraturan-peraturan mentri yang menunjang terlaksananya PRONA. Ditingkat provinsi dan kota/kabupaten peraturan-peraturan tersebut di implementasikan dalam bentuk surat-surat keputusan yang berisi tentang penunjukan aktor-aktor yang akan membantu mengerjakan kebijakan tersebut. PRONA yang sedang berjalan tidak lepas dengan adanya pihak-pihak yang membantu. Selain petugas BPN itu sendiri, pihak pemerintahan yang ikut berkoordinasi membantu terlaksananya PRONA seperti petugas kelurahan, RT/RW dan bahkan ada pihak ke-tiga yang ikut membantu dalam terlaksananya PRONA ini. Masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum atas hak tanah yang mereka miliki terbantu dengan adanya PRONA ini. Disamping karena biayanya murah, waktu yang diperlukan juga relatif singkat daripada mengurus sertifikat dengan melalui jalur normal. Dan hal ini dijadikan kesempatan untuk Pihak ke-tiga untuk mengambil keuntungan dengan menyediakan jasa kepengurusan sertifikat melalui PRONA.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 Fis.P.45/18 Val b
Uncontrolled Keywords: Implementasi kebijakan, PRONA, Sertifikasi tanah masal
Subjects: J Political Science > JQ Political institutions Asia > 6651 Political institutions and public administration (Asia,Africa, Australia, Pacific Area, etc.)
J Political Science > J General legislative and executive papers
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Creators:
CreatorsEmail
REZA ADI VALIANTO, 071211332008UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorWisnu Pramutanto, Drs., MSi.UNSPECIFIED
Depositing User: Mrs Nadia Tsaurah
Date Deposited: 22 Oct 2018 11:13
Last Modified: 22 Oct 2018 11:13
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/74987
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item