KEPEMILIKAN PEMERINTAH, LUAS PENGUNGKAPAN SUMBERDAYA MANUSIA, DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA

SITI ZULAIKAH, 041411535023 (2018) KEPEMILIKAN PEMERINTAH, LUAS PENGUNGKAPAN SUMBERDAYA MANUSIA, DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (Abstrak)
PSDKU. A. 01-18 Zul k Abstrak.pdf

Download (27kB) | Preview
[img] Text (Fulltext)
PSDKU. A. 01-18 Zul k.pdf
Restricted to Registered users only until 30 November 2021.

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh kepemilikan pemerintah dan luas pengungkapan sumberdaya manusia terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan 129 observasi pada seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014 sampai tahun 2016 dan menggunakan model analisis Ordinary Least Square Regression dengan software STATA 14.0. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan pemerintah berhubungan positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penemuan kedua dilakukan dengan regresi interaksi variabel, terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepemilikan pemerintah dan luas pengungkapan sumberdaya manusia terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang melakukan pengungkapan sumberdaya manusia yang lebih tinggi akan menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan yang melakukan pengungkapan sumberdaya manusia cenderung menyajikan informasi terbuka sehingga meningkatkan kepercayaan pemerintah dan menghasilkan arah kebijakan serta keputusan yang menguntungkan dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 PSDKU. A. 01-18 Zul k
Uncontrolled Keywords: Kepemilikan Pemerintah, Luas Pengungkapan Sumberdaya Manusia, Kinerja Perusahaan
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD3611-4730.9 Industrial policy. The state and industrial organization Including licensing of occupations and professions, subsidies, inspection, government ownership, municipal services
Divisions: 16. PSDKU Banyuwangi > Akuntansi
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
SITI ZULAIKAH, 041411535023UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorIman Harymawan, SE., MBA., Ph.D.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 30 Nov 2018 10:16
Last Modified: 30 Nov 2018 10:16
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/75989
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item