AMELIA MELATI PRATIWI, S.H, 031624253013 (2018) KEABSAHAN LELANG MELALUI INTERNET PADA APLIKASI BALAI LELANG YANG TIDAK TERDAFTAR PADA DJKN. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (48kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 4 December 2021. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Lelang melalui internet (e-auction) merupakan suatu modernisasi lelang yang memungkinkan pembeli atau peserta lelang dapat berpartisipasi dengan melakukan penawaran secara tertulis tanpa perlu hadir pada suatu tempat pelaksanaan lelang melainkan cukup melalui internet. Lelang melalui internet diselenggarakan DJKN melalui KPKNL atau Balai Lelang dan dapat diakses melalui situs www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Selain itu terdapat lelang melalui internet yang diselenggarakan oleh Balai lelang, dimana Aplikasi yang digunakan tidak didaftarkan pada DJKN. Terkait dalam hal ini tentu dapat merugikan peserta lelang, karena aplikasi balai lelang yang digunakan yang telah didaftarkan merupakan bentuk untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Perumusan masalah yang akan dianalisis dalam tesis ini yaitu tentang Apa kelebihan dan kekurangan lelang konvensional dan lelang melalui internet dan bagaimana keabsahan bagi lelang melalui internet pada aplikasi balai lelang yang tidak terdaftar pada DJKN. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, jenis data yang digunakan yaitu Pendekatan Perundangundangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menyatakan bahwa kelebihan dan kekurangan lelang konvensional pada pelaksanaannya, kelebihan dan kekurangan lelang melalui internet. Mengenai keabsahan bagi lelang melalui internet pada aplikasi balai lelang yang tidak terdaftar pada DJKN Pada peraturan peraturan PMK No.90/2016 jelas menyatakan bahwa jika aplikasi wajib diberitahukan. Jika balai lelang tidak memberitahukan maka aplikasi tersebut tidak terdaftar, sehingga cacat substansi atau tidak terpenuhinya ketentuan tersebut, dapat merugikan peserta lelang dan ada unsur perbuatan melanggar hukum. Para peserta lelang melalui internet dapat mengajukan pembatalan dari pelaksanaan lelang melalui proses pengadilan. Pengaturan mengenai pelaksanaan lelang melalui internet terus dikembangkan terakhir melalui PMK No.90/2016. Dengan dikeluarkan peraturan tersebut, seharusnya penyelenggara lelang melalui internet dapat menyesuaikan pelaksanaan lelang agar tercapai tertib hukum dan fungsi lelang yang lebih optimal

Actions (login required)

View Item