KEBIJAKAN FILIPINA ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN RODRIGO DUTERTE TERHADAP KLAIM 9 DASH LINE TIONGKOK DI LAUT TIONGKOK SELATAN

KATONG RAGAWI NUMADI, 071411233020 (2018) KEBIJAKAN FILIPINA ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN RODRIGO DUTERTE TERHADAP KLAIM 9 DASH LINE TIONGKOK DI LAUT TIONGKOK SELATAN. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK_Fis.HI.71 18 Num k.pdf

Download (601kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
FULLTEXT_Fis.HI.71 18 Num k.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Permasalahan sengketa kepemilikan Laut Tiongkok Selatan sejak awal telah menjadi faktor utama memanasnya hubungan Filipina dan Tiongkok. Dalam berbagai periode pemerintahan Filipina sejak era Presiden Marcos, secara konsisten menerapkan kebijakan agresif terhadap tindakan ekspansi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Pemerintah Filipina secara umum melakukan strategi balancing terhadap Tiongkok melalui Amerika Serikat dalam menentang segala tindakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Periode baru dalam sengketa kedua negara dimulai pada tahun 2009 dengan pengajuan klaim 9 dash line Tiongkok terhadap PBB. Klaim terbaru ini menandakan kedaulatan Tiongkok terhadap keseluruhan kawasan Laut Tiongkok Selatan. Seiring dengan klaim terbaru Tiongkok tersebut mengakibatkan peningkatan tensi konflik di kawasan seiring dengan respon yang kian agresif oleh Pemerintah Filipina. Periode tahun 2011 hingga 2015 menjadi titik terendah hubungan kedua negara dengan kemunculan berbagai konflik kecil diantara keduanya. Terpilihnya Rodrigo Duterte sebagai Presiden Filipina kemudian menghadirkan pendekatan baru Filipina terhadap Tiongkok terkait klaimnya di Laut Tiongkok Selatan. Berbeda dengan pemimpin sebelumnya, Presiden Duterte justru membawa Filipina pada kebijakan kooperatif terhadap Tiongkok walaupun disisi lain tidak terdapat indikasi Filipina untuk melepaskan klaimnya di Laut Tiongkok Selatan. Berbagai kebijakan kemudian ditetapkan pemerintah guna mendekatkan diri terhadap Tiongkok. Untuk menjelaskan alasan strategi baru Filipina ini, peneliti melihat pada faktor ketimpangan kapabilitas Filipina dibandingkan dengan Tiongkok menghasilkan preferensi Pemerintah Filipina saat ini untuk bertindak kooperatif. Berdasarkan pemikiran bandwagoning juga dapat diketahui bahwa kebijakan baru Filipina tersebut berhubungan kenyataan manfaat yang diperoleh untuk bersikap kooperatif ketimbang melakukan perlawanan secara terus menerus terhadap dominasi Tiongkok di kawasan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 Fis.HI.71/18 Num k
Uncontrolled Keywords: Filipina, Tiongkok, Klaim 9 dash line
Subjects: J Political Science > JZ International relations > JZ5-6530 International relations
J Political Science > JZ International relations > JZ5-6530 International relations > JZ5511.2-6300 Promotion of peace. Peaceful change
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
Creators:
CreatorsEmail
KATONG RAGAWI NUMADI, 071411233020UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorWahyudi Purnomo, Drs., M.Phill.UNSPECIFIED
Depositing User: Mrs Nadia Tsaurah
Date Deposited: 06 Dec 2018 09:47
Last Modified: 06 Dec 2018 09:47
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/76222
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item