PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI BANGUNAN YANG TIDAK BERFUNGSI

ASI NOVITASARI, 030516249 (2009) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI BANGUNAN YANG TIDAK BERFUNGSI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2010-novitasari-11959-abstrak-9.pdf

Download (302kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2010-novitasari-10701-fh1630-p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (791kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutan PBB bagi bangunan tidak terpakai. Diantaranya kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya untuk melunasi hutang pajak yang harus di bayar, wajib pajak masih kurang mengerti akan fungsi pajak yang mengandung dua aspek penting yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Ada sebagian wajib pajak yang merasa keberatan dengan dengan beban hutang pajak yang tinggi sedangkan keadaan bangunan yang tidak layak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, Hambatan lain berasal dari aparatur pajak sendiri, tidak jarang petugas pendataan di lapangan melakukan pendataan yang kurang benar sehingga sering terjadi ketidak sesuaian antara besar pajak yang harus dibayar dengan keadaan bangunan. Pendataan yang tidak sesuai ini karena kurangnya aparatur pajak yang bertugas di lapangan. Banyak terjadi penyalagunaan dalam pengumpulan pembayaran PBB seperti di desa-desa. Hambatan lainnya adalah kurang memenuhinya perangkat elktronik sebagai penunjang kinerja aparatur pajak khususnya pada bagian adminstrasi. Perangkat elektronik yang dimaksud adalah perangkat lunak yang dapat memberikan kemudahan dan pelayanan yang cepat oleh petugas dalam menjalankan tugasnya. Upaya yang dilakukan oleh aparatur pajak untuk mengatasi hambatan pemungutan PBB adalah dengan melakukan tindakan yang tegas dalam pemungutan PBB. Petugas mendatangi langsung ke lokasi obyek pajak, melakukan penagihan kepada pemilik bangunan mengingatkan pada wajib pajak agar melunasi beban pajak. Apabila wajib pajak tidak bemberikan reaksi atas peringatan petugas dan tidak melakukan pembayaran atas hutang pajaknya, maka akan dikeluarkan surat paksa, yang pada waktunya akan diikuti dengan sita, lelang atau sandera. Untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi tegas. Penegakan sanksi ini dilakukan agar memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar dan memberikan peringatan kepada wajib pajak lain. Diberikan suatu peringatan pada wajib pajak yang lalai akan kewajibannya serta melakukan tindakan paksaan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 163 09 Nov p
Uncontrolled Keywords: INCOME TAX-LAND TENURE-LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4629-4830 Income tax
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3476-3560 Public property. Public restraint on private property
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ASI NOVITASARI, 030516249UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorRr., Herini Siti Aisyah, S.H., M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited: 25 May 2010 12:00
Last Modified: 04 Sep 2016 07:50
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/7942
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item