KEABSAHAN PENOLAKAN PERMOHONAN PAILIT BERDASARKAN ALASAN DEBITOR DALAM KEADAAN SOLVEN

ALIF KURNIA PUTRA, 031511133038 (2019) KEABSAHAN PENOLAKAN PERMOHONAN PAILIT BERDASARKAN ALASAN DEBITOR DALAM KEADAAN SOLVEN. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img] Text (Abstrak)
FH. 61-19 Put k Abstrak.pdf

Download (81kB)
[img] Text (Fulltext)
FH. 61-19 Put k.pdf
Restricted to Registered users only until 4 February 2022.

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kepailitan merupakan sarana bagi kreditor untuk mendapatkan piutangnya dari debitor. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hakim dalam menjatuhkan putusan pailit cukup berpedoman pada syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor, terdapat utang yang dapat ditagih dan telah jatuh waktu. Status pailit tidak disyaratkan kondisi mengenai keuangan debitor harus dalam keadaan berhenti membayar seluruh utang-utangnya atau debitur dalam keadaan keuangan telah insolven, hakim cukup dengan mempertimbangkan syarat formil dan materiil dalam kepailitan telah terpenuhi pada permohonan pailit. Namun pada Putusan Nomor 31/Pailit/2010/PN. Niaga.Jkt.Pst menolak permohonan pailit dengan alasan debitor masih dalam keadaan solven, hakim menilai bahwa debitor masih mampu untuk melunasi utang-utangnya. Kepailitan tidak memberikan kewenangan bagi hakim melakukan insolvency test untuk menentukan tingkat solven bagi debitor, sehingga wajib bagi hakim untuk memutus pailit kepada debitor yang telah memenuhi syarat-syarat pailit tanpa harus menilai kondisi debitor masih dalam keadaan solven atau tidak.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 61-19 Put k
Uncontrolled Keywords: Kepailitan, Kewenangan Hakim, Insolvency Test
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1370-1395 Insolvency and bankruptcy. Creditors' rights
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ALIF KURNIA PUTRA, 031511133038UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorAgus Widyantoro, S.H.,M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 04 Feb 2019 05:47
Last Modified: 04 Feb 2019 05:47
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/79781
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item