ROESMALA DWI ALFYANTI, 031511133113 (2018) PEMBATALAN PERDAMAIAN YANG TELAH DIHOMOLOGASI DALAM PKPU KARENA ALASAN PENAHANAN DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (Abstrak) FH. 63-19 Alf p Abstrak.pdf Download (22kB)
	Text (Fulltext) FH. 63-19 Alf p.pdf Restricted to Registered users only until 4 February 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perdamaian merupakan tujuan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dihasilkan melalui kesepakatan antara pihak debitor dengan kreditor. Agar mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perdamaian yang telah disepakati harus dimintakan homologasi kepada pengadilan niaga. Pihak kreditor memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perdamaian apabila debitor telah lalai melaksanakan isi perdamaian, hal ini diatur dalam Pasal 291 Jo. Pasal 170 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Seorang debitor yang terjerat perkara pidana sehingga menyebabkan dirinya ditahan tidak kehilangan hak keperdataannya, sehingga terhadap kewajiban Yana Suryana sebagai Direktur PT. Raka Media Swatama untuk membayar utang beserta denda yang telah ia sepakati dengan kreditornya Loddy Suryadinata, tidak hilang begitu saja. Selama pemenuhan isi perdamaian dilaksanakan dengan baik, ditahan atau tidaknya si debitor, perdamaian tidak dapat dibatalkan. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Yana dalam tenggang waktu homologasi sampai pembatalan haruslah dianggap sah dan mempengaruhi pemberesan harta pada perkara pailit sebagai akibat pembatalan perdamaian.

Actions (login required)

View Item