ANTONIUS GUNAWAN DHARMADJI, 031511133004 (2019) KEDUDUKAN HUKUM KUASA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN DI PENGADILAN PAJAK. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK KKB KK-2 FH 29-19 Dha k-min.pdf Download (18kB)
	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 FH 29-19 Dha k-min.pdf Restricted to Registered users only until 11 February 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian yang berjudul Kedudukan Hukum Kuasa Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan di Pengadilan Pajak: 1) Untuk memperoleh pemahaman terkait Kuasa Hukum Pengadilan Pajak dalam Sengketa Pajak, seperti definisi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, dan pembuatan surat kuasa khusus. 2) Untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa pajak, dan menganalisis kendala apa yang dihadapi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kuasa hukum pada Pengadilan Pajak memiliki peran yang penting dalam membantu menyelesaikan sengketa pajak. Seperti halnya advokat untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak memerlukan beberapa persyaratan dan kompetensi yang harus dimiliki supaya dapat memperoleh izin sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dari Ketua Pengadilan Pajak. Untuk mewakili wajib pajak maka diperlukan suatu surat kuasa khusus sebagai dasar pemberian kuasa. Pemberian kuasa selain diatur dalam Burgerlijk Wetboek juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa. Dalam menyelesaikan sengketa perpajakan maka perlindungan hukum bagi para pihak harus terjamin, bagi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak perlindungan hukum tersebut harusnya dapat diperoleh dari hak retensi dan hak substitusi. Penyelesaian sengketa juga tidak terlepas dari beberapa kendala.

Actions (login required)

View Item