EVALUASI KRITIS KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DESA DI KABUPATEN SIDOARJO

FARIS WIDIYATMOKO, 071614353006 (2018) EVALUASI KRITIS KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DESA DI KABUPATEN SIDOARJO. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK_TKP.01 18 Wid e.pdf

Download (242kB)
[img] Text (FULLTEXT)
FULLTEXT_TKP.01 18 Wid e.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB) | Request a copy
[img] Text (JURNAL)
JURNAL_TKP.01 18 Wid e.pdf

Download (2MB)
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis evaluasi kritis pada kebijakan pendampingan desa. Evaluasi kebijakan diperlukan untuk melihat dan memahami pelaksanaan pendampingan desa sejauh ini. Penelitian ini menggunakan evaluasi kebijakan kritis dari Fischer (1995), dengan empat tahap diskursus yang dibagi atas dua fase diskursif. Fase diskursif pertama (mikro) terdiri atas verifikasi teknis dan validasi situasional. Fase diskursif kedua (makro) terdiri atas pembenaran sosial dan pilihan sosial. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kritis. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan evaluasi kebijakan kritis dan metode penelitian kritis sekaligus. Adapun lokus penelitian ini adalah kebijakan pendampingan desa di empat desa di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Desa Pentarsewu, Desa Plumbon, Desa Sidokerto dan Desa Sidodadi. Instrumen dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti melakukan proses refleksi sebagai bagian kunci dalam pengggalian, pengumpulan serta pengolahan data selama penelitian berlangsung. Hasil analisis fase diskursif pertama menunjukkan bahwa kebijakan pendampingan desa saat ini masih belum dapat mencapai tujuannya dan tidak kontekstual dengan keberagaman kondisi dan kebutuhan desa. Fase diskursif kedua menunjukkan bahwa tenaga pendampingan desa masih sangat lemah dan terbatas dalam melaksanakan tujuan pemberdayaan, baik terhadap pemerintah desa maupun masyarakat desa. Pendampingan desa terjebak pada aspek administratif pendampingan, karena desain kebijakan yang sentralistik dengan model top-down. Pelaksanaan pendampingan desa berfokus pada penggunaan Dana Desa (DD) sehingga pemberdayaan masyarakat, yang merupakan salah satu tujuan kebijakan tidak berjalan secara maksimal. Dengan demikian, kebijakan pendampingan desa telah menjelma menjadi birokratisasi baru di desa. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini mempromosikan pendampingan desa asimetris, sebagai rekomendasi kebijakan pendampingan desa kedepan. Secara teoritis penelitian ini mengkonfirmasi kembali (reconfirm), bahwa selain dengan menggunakan pendekatan rasionalis dan konstruktivis, evaluasi kebijakan juga dapat dilakukan dan dikembangkan dengan pendekatan kritis.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TKP.01/18 Wid e
Uncontrolled Keywords: evaluasi kebijakan, pendekatan kritis, metode kritis, kebijakan pendampingan desa.
Subjects: A General Works > AZ History of Scholarship The Humanities > AZ191-193 Evaluation
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3220 Public policy
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Magister Kebijakan Publik
Creators:
CreatorsEmail
FARIS WIDIYATMOKO, 071614353006UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorAntun Mardiyanta, Dr., Drs., MA.UNSPECIFIED
ContributorBintoro Warianto, Dr., Drs., MSi.UNSPECIFIED
Depositing User: Mrs Nadia Tsaurah
Date Deposited: 13 Feb 2019 03:54
Last Modified: 13 Feb 2019 03:54
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/80051
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item