KEBIJAKAN YANG MEMPERMUDAH PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

Naurah Tanjung Sari, 031511133151 (2019) KEBIJAKAN YANG MEMPERMUDAH PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img] Text (Abstrak)
FH. 51-19 Sar k Abstrak.pdf

Download (55kB)
[img] Text (Fulltext)
FH. 51-19 Sar k.pdf
Restricted to Registered users only until 15 February 2022.

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Berkembangannya arus perekonomian dunia yang didorong oleh perkembangan globalisasi, wilayah ASEAN mendirikan ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang bertujuan untuk mempercepat perputaran roda ekonomi di kawasan Asia Tenggara. MEA menghendaki perputaran peredaran barang, jasa, modal dan investasi bergerak bebas melewati batas negara anggota MEA termasuk didalamnya tenaga kerja. Hal ini mengartikan tenaga kerja terampil dari berbagai profesi bisa dengan bebas untuk bekerja di negara-negara yang terikat dalam kerjasama MEA, salah satunya ialah Indonesia. Indonesia harus bersiap berkompetisi dalam sebuah iklim ekonomi terbuka termasuk penggunaan tenaga kerja asing. Terbukanya peluang tenaga kerja asing di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk membuat pengaturan berupa kebijakan mengenai penggunaan tenaga kerja asing guna untuk menjaga keseimbangan antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal serta memberikan perlindungan bagi tenaga kerja lokal terhadap lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengaturan mengenai tenaga kerja asing di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun di dalam Undang-Undang ini tidak mengatur secara terperinci berkaitan dengan tenaga kerja asing sehingga sejumlah aturan didelegasikan pada beberapa aturan pelaksana yang mengatur tenaga kerja asing secara spesifik yaitu Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta peraturan pelaksananya Permenaker Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang baru saja disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Maret 2018 lalu. Namun terdapat beberapa kebijakan didalamnya yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan diatasnya dan juga mempermudah penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, hal ini mengkhawatirkan bagi kedudukan tenaga kerja Indonesia dalam lapangan pekerjaan yang tersedia. Selain itu, tidak menutup kemungkinan karena adanya kemudahan-kemudahan dalam kebijakan penggunaan tenaga kerja asing, para pemberi kerja memperkerjakan tenaga kerja asing dalam sektor jabatan yang dilarang bagi tenaga kerja asing di Indonesia.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 51-19 Sar k
Uncontrolled Keywords: Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Tenaga Kerja Asing, Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Sektor Jabatan yang Dilarang.
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1700-1973 Social legislation > K1701-1841 Labor law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Naurah Tanjung Sari, 031511133151UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorM. Hadi Shubhan, Dr., S.H., M.H., C.N.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 15 Feb 2019 00:44
Last Modified: 15 Feb 2019 00:44
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/80149
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item