KEWENANGAN NOTARIS DALAM SERTIFIKASI TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK

NOER SIDA, S.H., 031714253021 (2019) KEWENANGAN NOTARIS DALAM SERTIFIKASI TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img] Text (abstrak)
abstrak.pdf

Download (106kB)
[img] Text (full text)
full text.pdf
Restricted to Registered users only until 20 February 2022.

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penggunaan tanda tangan elektronik (electronic signature) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tanda tangan elektronik dibuat oleh badan hukum yang disebut penyelenggara sertifikasi elektronik (certification authority) dengan melalui beberapa tahapan yaitu permohonan, verifikasi, dan penerbitan sertifikat elektronik. Ketentuan tersebut diatur UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 serta PP No. 82 Tahun 2012, hingga terbit Permenkominfo No. 11 Tahun 2018. Dalam Pasal 27 Permenkominfo No. 11 Tahun 2018 memberikan kewenangan baru kepada notaris sebagai otoritas pendaftaran (registration authority). Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) pokok permasalahan dalam tesis ini yaitu: 1. Analisis kewenangan otoritas pendaftaran (registration authority) sertifikat elektronik oleh notaris.; 2. Kualifikasi produk hukum yang diotorisasi oleh notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian tesis adalah kewenangan baru notaris sebagai registration authority adalah kurang tepat dan harus dikesampingkan karena berdasarkan peraturan perundang-undangan notaris tidak dimungkinkan melakukan kewenangan khususnya kegiatan verifikasi identitas yang dilakukan secara daring (on line) serta bentuk produk hukum yang dihasilkan oleh notaris sejak diundangkannya Permenkominfo No. 11 Tahun 2018 sampai saat ini belum diatur, namun karakteristik yang mendekati hasil verifikasi adalah surat pernyataan yang menyatakan pemohon lolos tahap verifikasi dan berhak mendapatkan sertifikat elektronik

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK TMK 43/19 Sid k
Uncontrolled Keywords: authority of notary, electronic transaction, registration authority
Subjects: K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB810-962.8 Obligations. Contracts and transactions
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
NOER SIDA, S.H., 031714253021UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorAgus Yudha Hernoko, Prof. Dr. , S.H., M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 20 Feb 2019 08:51
Last Modified: 20 Feb 2019 08:51
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/80320
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item