BATAS PENERAPAN KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PENETAPAN BESARAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS

WISNU SATRIO HARIONO, S.H., 031624253020 (2019) BATAS PENERAPAN KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PENETAPAN BESARAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img] Text (abstrak)
abstrak.pdf

Download (77kB)
[img] Text (full text)
full text.pdf
Restricted to Registered users only until 20 February 2022.

Download (583kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tesis ini berjudul Batas Penerapan Kebebasan Berkontrak dalam Penetapan Besaran Modal Dasar Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dengan dua rumusan masalah yaitu: (1) Batas penerapan asas kebebasan berkontrak dalam penetapan besaran modal dasar Perseroan Terbatas. (2) Keabsahan perjanjian dalam penetapan besaran modal dasar Perseroan Terbatas berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian tesis ini yaitu, bahwa dalam penetapan besaran modal dasar Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu cerminan dari asas kebebasan berkontrak. Dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa besaran minimal modal dasar PT adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 dimungkinkan penetapan besaran modal dasar PT kurang dari ketentuan dalam UUPT (menyimpang dari ketentuan UUPT). PP ini dibuat untuk menghormati asas kebebasan berkontrak tetapi perlu dianalisis dengan Pasal 1320 BW sebagai syarat sah suatu perjanjian dan dalam penerapannya dibatasi dengan asas iktikad baik. Dilihat dari hierarki Peraturan Perundang-Undangan kedudukan PP berada dibawah UUPT. Maka dalam rangka harmonisasi asas hierarki PP Nomor 29 Tahun 2016 dapat dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan Undang-Undang yang berada diatasnya yaitu UUPT.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK TMK 45/19 Har b
Uncontrolled Keywords: Contractual Freedom, Authorized Capital, Validity of Agreement
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3150 Public law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
WISNU SATRIO HARIONO, S.H., 031624253020UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorNurwahjuni, , S.H., MH.UNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 20 Feb 2019 09:05
Last Modified: 20 Feb 2019 09:05
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/80323
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item