PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYALAHGUNAAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH(PPAT)

INTIFADA ATIN NISYA, 031624253023 (2019) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYALAHGUNAAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH(PPAT). Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img] Text (Abstrak)
TMK. 58-19 Nis p Abstrak.pdf

Download (378kB)
[img] Text (Fulltext)
TMK. 58-19 Nis p.pdf
Restricted to Registered users only until 1 March 2022.

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tesis ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Pembayaran Bea Perolehan HakAtas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) OlehPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Latar belakang penulisan tesis ini yaitu mengenai permasalahan bagi notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terlibat dalam suatu perbuatan tindak pidana. Terdapat beberapa kasus mengenai penggelapan pajak dan juga faktur pajak fiktif. Salah satu kasusnya terdapat pada kasus PPAT di Semarang yang dikenai tindak pidana Korupsi.Bahwa uang setoran pajak yang seharusnya terdakwa bayarkan ke kas negara tidak dibayarkan dan melakukan beberapa manipulasi data untuk memperkaya diri sendiri.Untuk menetapkan sebuah tindakan sebagai pelanggaran melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau hanya melawan hukum memiliki suatu barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya dimana barang tersebut bukan dari hasil kejahatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu : (1) Bagaimana Ratio Decidendi putusan pengadilan terkait dengan perkara penyalahgunaan pembayaran BPHTB yang dilakukan oleh PPAT (2) Bagaimanakah keabsahan akta jual beli apabila faktur pajak BPHTB dan PPh (final) dipalsukan?

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK. 58-19 Nis p
Uncontrolled Keywords: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tindak Pidana Penggelapan, Tindak PidanaKorupsi.
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
INTIFADA ATIN NISYA, 031624253023UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorDidik Endro Purwoleksono, Prof. Dr., S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 01 Mar 2019 00:35
Last Modified: 01 Mar 2019 00:35
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/80612
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item