KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM PENGATURAN PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)

SYAHRIZAL ACHMAD SUGIARTO, 031411131158 (2019) KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM PENGATURAN PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img] Text (Abstrak)
FH. 142-19 Sug k Abstrak.pdf

Download (102kB)
[img] Text (Fulltext)
FH. 142-19 Sug k.pdf
Restricted to Registered users only until 5 March 2022.

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Inovasi teknologi dan sistem informasi di bidang jasa keuangan merupakan bentuk Teknologi Finansial. Teknologi Finansial atau Financial Technology (Fintech) saat ini sedang berkembang di Indonesia. Penggunaan Fintech yang berkembang saat ini dapat saja mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, sebab perkembangan Fintech saat ini cenderung lebih cepat dibandingkan dengan aturan hukum yang ada, sehingga dapat dimungkinkan aturan yang sudah ada tidak lagi relevan dengan perkembangan Fintech. Fintech mempunyai peran untuk mempercepat perluasan jangkauan layanan keuangan. Adanya perkembangan Fintech membawa manfaat, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang perlu dimitigasi. Melihat potensi bisnis industri Fintech dan pertumbuhannya di Indonesia, pemerintah perlu mengikuti dan terus mengkaji perkembangannya dengan mempersiapkan peraturan-peraturan yang dapat diterapkan untuk mengatur kegiatan industri Fintech tersebut. Terkait hal ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan untuk Penyelenggaraan Fintech yang terkait dengan aspek kelembagaan dan kepemilikan Penyelenggara Fintech serta penggunaan inovasi teknologi tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni dengan pendekatan perundang-undangan yaitu menelusuri dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Fintech, selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu meninjau pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukan perlu adanya harmonisasi dan integrasi pada kebijakan Peraturan Bank Indonesia agar tetap sinkron, harmonis dan terintegrasi dengan kebijakan Peraturan Bank Indonesia lainnya maupun dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga penyelenggaraan Fintech dapat diarahkan dengan baik. Penyelenggaraan Fintech perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 142-19 Sug k
Uncontrolled Keywords: Kewenangan, Bank Indonesia, Financial Technology
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1066-1089 Banking
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
SYAHRIZAL ACHMAD SUGIARTO, 031411131158UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorTrisadini Prasastinah Usanti, Dr., S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 05 Mar 2019 04:11
Last Modified: 05 Mar 2019 04:11
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/80743
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item