MD IDHAM BANGSA, 031211133108 (2019) PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HARTA HASIL RAMPASAN NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 08/PMK/.06/2018 (ANALISIS KASUS PUTUSAN MA NO 1261 K/Pid.Sus/2015 Tahun 2015). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (Abstrak) FH. 143-19 Ban p Abstrak.pdf Download (44kB)
	Text (Fulltext) FH. 143-19 Ban p.pdf Restricted to Registered users only until 5 March 2022. Download (905kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan salah satu hal yang menyebabkan negara ini lamban dalam proses pertumbuhannya. Melalui Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ternyata masih belum cukup untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Dalam perkembangannya hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi selain pidana pokok yaitu pidana penjara ditambah juga dengan pidana tambahan yang salah satunya adalah perampasan harta, tujuan dari perampasan harta ini adalah selain untuk memberikan efek jera kepada pelaku juga dimaksudkan untuk menggantikan kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pengelolaan dan pemanfaatan harta tersebut susai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 08/PMK/.06/2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi akan dikelola oleh Menteri keuangan dalam bentuk Penjualan secara lelang; Penetapan status penggunaan; Pemanfaatan; Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah; Pemusnahan; dan Penghapusan. Peran Hakim dalam memberikan keputusan hanya sampai dalam tingkatan barang bukti tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan lagi ke terdakwa atau orang yang berhak atas barang bukti tersebut.

Actions (login required)

View Item