TINDAKAN PENYITAAN TERHADAP PENANGGUNG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR OLEH JURU SITA

RESCY ANDRIANINGTYAS, 031524153042 (2019) TINDAKAN PENYITAAN TERHADAP PENANGGUNG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR OLEH JURU SITA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img] Text (abstrak)
abstrak.pdf

Download (54kB)
[img] Text (full text)
full text.pdf
Restricted to Registered users only until 15 March 2022.

Download (492kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penyitaan dalam Hukum Acara Pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dengan demikian menurut KUHAP, tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan “pembuktian”, terutama diajukan sebagai barang bukti dimuka sidang peradilan. Hal tersebut berbeda dengan konsep penyitaan yang ada dalam Hukum Pajak. Dalam Hukum Pajak, Penyitaan dalam Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) sebagai jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak dengan cara menjual secara lelang barang yang telah disita guna pelunasan pajak. Dari penelitian yang sifatnya yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundangundangan serta pendekatan konsep diperoleh kesimpulan yaitu berdasarkan UU PPSP bahwa penyitaan terhadap Penanggung Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan oleh Juru Sita Pajak dengan tidak perlu izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal tersebut karena berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU PPSP bahwa Surat Paksa berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu menurut UU PPSP, Surat Paksa diberi kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding sehingga Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai dengan penyitaan dan pelelangan barang Penanggung Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum, pelaksanaan penyitaan menurut UU PPSP dapat dikatakan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pelaksanaan penyitaan dalam KUHAP.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK TH 08/19 And t
Uncontrolled Keywords: Confiscation, Bailiff
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4113-4601 Property tax
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
RESCY ANDRIANINGTYAS, 031524153042UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSarwirini, Dr. , S.H, M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 15 Mar 2019 07:12
Last Modified: 15 Mar 2019 07:12
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/81100
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item