STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN DAN SARANA DI ATAS TANAH OBJEK BUILD, OPERATE, AND TRANSFER DALAM KEPAILITAN PEMILIK TANAH

MICHELLE YAPUTRI BUDIMAN, S.H., 031714253074 (2019) STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN DAN SARANA DI ATAS TANAH OBJEK BUILD, OPERATE, AND TRANSFER DALAM KEPAILITAN PEMILIK TANAH. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img] Text (abstrak)
abstrak.pdf

Download (299kB)
[img] Text (full text)
full text.pdf
Restricted to Registered users only until 15 March 2022.

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Keterbatasan modal dan tanah mendorong para pihak untuk menjalin hubungan kerja sama yang saling menunjang dan menguntungkan. Kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perjanjian, salah satunya dengan membuat perjanjian build operate and transfer (BOT). Kemungkinan timbulnya masalah dalam perjanjian BOT cukup besar, misalnya pada saat perjanjian BOT sedang berlangsung, kemudian Pihak Pemilik Tanah memiliki utang dan tidak sanggup membayarnya, maka Pemilik Tanah tersebut dapat dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga. Salah satu kasus yang terjadi adalah dipailitkannya PT X (pemilik tanah) pada tahun 2014. 21 tahun sebelum adanya putusan pailit tersebut, yaitu pada tahun 1993, PT X mengadakan perjanjian BOT dengan PT Y (Pembangun). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah: 1. Apakah bangunan dan lapangan golf yang dibangun oleh Pembangun di atas tanah debitor yang diikat dengan perjanjian BOT yang kemudian debitornya dinyatakan pailit sebelum transfer, termasuk harta pailit?; dan 2. Apa perlindungan hukum bagi Pembangun sebagai penerima BOT akibat adanya kepailitan pihak pemilik tanah? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini adalah bangunan serta segala fasilitas yang telah didirikan oleh Pembangun tidak dapat dimasukan sebagai harta pailit karena Hukum Pertanahan Indonesia menganut asas pemisahan horizontal, dengan demikian selama perjanjian BOT berlangsung dan sebelum terjadi transfer, pemilik tanah tetap hanya memiliki tanahnya saja, sedangkan bangunan serta segala sesuatu yang didirikan dengan modal Pembangun sendiri adalah milik Pembangun. Perlindungan hukum bagi Pembangun selaku Penerima BOT akibat adanya kepailitan pihak Pemilik tanah selaku Pemberi BOT ada tiga opsi, yaitu kurator dapat melanjutkan perjanjian BOT sebagaima diatur dalam Pasal 36 UU KPKPU, membuat novasi, serta Pembangun dapat mengajukan ganti rugi dan kemudian akan berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK TMK 66/19 Bud s
Uncontrolled Keywords: BOT agreement, bankruptcy, legal protection
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K85-89 Legal research
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
MICHELLE YAPUTRI BUDIMAN, S.H., 031714253074UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorAgus Widyantoro, , S.H., MH.UNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 15 Mar 2019 08:33
Last Modified: 15 Mar 2019 08:33
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/81123
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item