PEMBENTUKAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/PUU-XIV/2016

RIZA NOVANDRA, 031624153027 (2018) PEMBENTUKAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/PUU-XIV/2016. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK THP 01 19 Nov p.pdf

Download (131kB)
[img] Text (FULLTEXT)
FULLTEXT THP 01 19 Nov p.pdf
Restricted to Registered users only until 22 March 2022.

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 telah menghapuskan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat khususnya dalam hal pembatalan Peraturan Daerah. Menteri Dalam Negeri kini tidak lagi dapat membatalkan Peraturan Daerah Provinsi, dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tidak lagi mempunyai kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang dianggap bermasalah. Tidak adanya lagi pengawasan yang bersifat represif dari Pemerintah Pusat terhadap peraturan daerah tentunya dapat mempengaruhi implementasi dari sebuah kebijakan nasional ketika sampai di daerah. Di samping itu, kualitas Peraturan Daerah yang masih jauh dari kondisi ideal juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sedangkan upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat akan menjadi sangat terhambat tanpa adanya kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah.. Penelitian ini hendak menganalisis peraturan daerah dari segi pembentukan dan pengawasannya. Dalam hal ini akan diidentifikasi apa saja yang menjadi karakteristik dari sebuah peraturan daerah yang dapat dibentuk oleh Pemerintahan Daerah menurut konsep otonomi daerah. Penelitian ini juga mengkaji bentuk pengawasan peraturan daerah yang dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat serta mengidentifikasi bentuk pengawasan yang ideal. Penelitian ini berkesimpulan bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. masih terdapat kewenangan pengawasan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain masih perlunya penguatan mekanisme pengawasan preventif, terdapat instrumen pengawasan lain yang dapat digunakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun masyarakat daerah itu sendiri dalam rangka melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THP 01/19 Nov p
Uncontrolled Keywords: Otonomi Daerah, Peraturan Daerah, Pengawasan
Subjects: K Law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB491 Civil law (General)
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Pemerintahan
Creators:
CreatorsEmail
RIZA NOVANDRA, 031624153027UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorRadian Salman,, Dr. S.H., LL.M.,UNSPECIFIED
Depositing User: Dwi Prihastuti
Date Deposited: 21 Mar 2019 05:14
Last Modified: 22 Mar 2019 04:00
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/81241
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item