MUHAMMAD HAFIDZ ABDILLAH, 0315111332232 (2019) TINDAKAN KHUSUS TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA TERORISME. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) FH 115 19 Abt t ABSTRAK.pdf Download (184kB)
	Text (FULLTEXT) FH 115 19 Abt t FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only until 28 March 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang bersifat transnasional maupun nasional (domestic). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa Negara wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan demikian tentunya Negara wajib untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dari ancaman terorisme. Hal tersebut ditandai dengan munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hingga Undang – Undang No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan focal point mengenai penanganan terorisme di Indonesia. Melihat perkembangan kejahatan terorisme, saat ini telah mencapai situasi yang cukup mengkhawatirkan, karena saat ini dalam melakukan tindak pidana terorisme bukan hanya melibatkan orang-orang dewasa namun juga saat ini kaum anak dan remaja mulai dilibatkan dalam kejahatan terorisme. Salah satu faktor anak dilibatkan dalam kejahatan terorisme adalah karena anak memiliki sifat dinamis, energik dan selalu ingin tahu sehingga mudah untuk mendapat pengaruh. Sehingga anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme diperlukan tindakan khusus (afirmatif) oleh Negara yang berupa undang-undang atau pengaturan dengan memberikan keistimewaan agar dapat menggunakan hak-hak dasarnya, karena anak dinilai belum cakap dalam menggunakan haknya. Tindakan khusus tersebut saat ini ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun dengan demikian bukan berarti tindakan khusus pada anak hanya dirumuskan pada Undang-Undang Anak tersebut melainkan juga terdapat secara explisit pada beberapa rumusan pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan praktiknya dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH.115/19 Abd t
Uncontrolled Keywords:	anak, terorisme, anak berkonflik dengan hukum, tindakan afirmatif, tindakan khusus.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM MUHAMMAD HAFIDZ ABDILLAH, 0315111332232 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Zendy Wulan Ayu Widhi Rachmawati, , S.H., LL.M. UNSPECIFIED
Depositing User:	Dwi Marina
Date Deposited:	28 Mar 2019 04:49
Last Modified:	04 Apr 2019 08:07
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/81460
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item