MAKNA UTANG PADA AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 882/Pdt. /2010/PA.Sit)

NUR UTARI SETIAWATI, 031511133028 (2019) MAKNA UTANG PADA AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 882/Pdt. /2010/PA.Sit). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img] Text (abstrak)
abstrak.pdf

Download (464kB)
[img] Text (full text)
full text.pdf
Restricted to Registered users only until 1 April 2022.

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh bank syariah memungkinkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan nasabah ingkar janji dengan tidak memberikan porsi bank atas nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Agama. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama tentang sengketa bank syariah dengan nasabahnya dalam pembiayaan musyarakah, pada Putusan 882/Pdt.G/2010/PA.Sit, yaitu sengketa antara PT.BPR Syariah Situbondo dengan Sayyid Mohammad Daud dan istrinya Zakiyah Syahab. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentangMakna utang pada kewajiban pembayaran nisbah bagi hasil nasabah pada pembiayaan musyarakah dan Analisis ratio decidendi Putusan Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit. Pendekatan yang dipergunakan adalahpendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil Pembahasan dalam penelitian bahwa bilamana usaha dari nasabah masih berjalan dan ada pendapatan dari usaha tersebut tetapi nasabah pada pembiayaan musyarakah tidak memberikan nisbah bagi hasil yang merupakan hak dari bank syariah maka dikategorikan sebagai utang. Nisbah bagi hasil yang tertunggak wajib dibayar oleh nasabah kepada bank syariah, karena merupakan hak bank dari bagian atas pendapatan/penjualan. Sedangkan nisbah bagi hasil dari usaha nasabah yang telah berhenti bukan menjadi kewajiban dari nasabah untuk membayarnya pada bank syariah. Ratio decidenci dalam Putusan Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit tentang kewajiban pembayaran nisbah bagi hasil pada pembiayaan musyarakah sudah tepat karena tergugat tidak dapat membuktikan bahwa usahanya mengalami kerugian. Oleh karena usahanya, tidak terbukti mengalami kerugian berarti masih terdapat pendapatan yang diperoleh dari usahanya sehingga tergugat berkewajiban untuk memberikan nisbah bagi hasil yang tertunggak kepada penggugat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK FH 154/19 Set m
Uncontrolled Keywords: Musyarakah, Utang, Ingkar janji, Bank Syariah
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
NUR UTARI SETIAWATI, 031511133028UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorA. Shomad, Prof.,DR.,Drs.,S.H.,MHUNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 01 Apr 2019 11:09
Last Modified: 01 Apr 2019 11:09
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/81576
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item