MAHSINA, 090114360M (2004) PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 29 TAHUN 2002 UNTUK TERCAPAINYA PRINSIP TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (abstrak) ABSTRAK.pdf Download (289kB)
	Text (fulltext) KK TE 41 05 MAH P20190425.pdf Download (2MB)

Abstract

Sistem informasi keuangan daerah merupakan suatu hal yang baru bagi pemerintah daerah. Konteks keuangan daerah secara konkret memang mendeskripsikan suatu proses akuntansi. Penatausahaan. pertanggungjawaban dan pengawasan APBD (Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah) telab memperluas cakupan akuntansi keuangan daerah kedalam suatu sistem yang lebih besar yakni sistem informasi keuangan daerah. Pedoman pelaksanaan tata usaha keuangan yang tertuang dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 rnenjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan demikian untuk mencapai prinsip terse but maka APBD memerlukan alat pengendali, peJaporan dan analisis yang disebut dengan akuntansi.

Actions (login required)

View Item