PENERAPAN ASAS PREFERENSI DALAM PERKARA PIDANA

MOCH. INDRA SUBRATA, S.H, 031714153052 (2019) PENERAPAN ASAS PREFERENSI DALAM PERKARA PIDANA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img] Text (Abstrak)
TH. 16-19 Sub p Abstrak.pdf

Download (120kB)
[img] Text (Fulltext)
TH. 16-19 Sub p.pdf
Restricted to Registered users only until 18 June 2022.

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana penggunaan asas preferensi dalam penanganan perkara pidana. Didalam kasus yang dianalisis penulis sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 495/Pid.Sus/2018/PN.Jbg terkait dengan surat dakwaan yang menggunakan undang-undang umum (KUHP) dan undang-undang khusus dalam hal ini undang-undang perlindungan anak. Berdasarkan analisis penulis, hal tersebut merupakan bagian dari explorasi atau bagian dari strategi dari Jaksa Penuntut Umum untuk menjaga kemungkinan jika pada saat persidangan ada saksi yang merubah keterangannya atau mencabut keterangan, sehingga secara tidak langsung unsur tindak pidana khusus dalam ketentuan khusus tidak terbukti. Berdasarkan pengalaman penulis sebagai Jaksa Penuntut Umum yang terlibat secara langsung menangani perkara ini, penggunaan pasal yang diatur di dalam ketentuan umum sebagai alat untuk menegakkan keadilan yaitu sebagai alat untuk menahan para terdakwa. Sebagaimana diketahui, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menahan terdakwa jika yang digunakan hanyalah pasal yang diatur dalam undang-undang khusus yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Asas lex specialis derogat legi generalis berarti mengutamakan yang khusus dengan mengesampingkan yang umum, namun demikian penerapannya juga harus memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Apabila dicermati dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tidak ada satu ketentuan pasal yang menyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang tersebut maka ketentuan dalam KUHP terkait dengan apa yang diatur oleh undang-undang tentang Perlindungan Anak menjadi tidak berlaku. Selain itu, kedudukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga sederajat dengan KUHP.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH. 16-19 Sub p
Uncontrolled Keywords: Asas Preferensi, Penanganan Perkara Pidana
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV6001-7220.5 Criminology > HV6201-6249 Criminal classes
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
MOCH. INDRA SUBRATA, S.H, 031714153052UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorBambang Suheryadi, Dr., S.H.,M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 18 Jun 2019 08:25
Last Modified: 18 Jun 2019 08:25
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/83323
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item