PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD Repository

PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD

SAMUEL DIMAS AGUNG PRATAMA, 031511133096 (2019) PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) KKB KK2 FH 161 19 Pra p abstrak.pdf Download (42kB)
	Text (DAFTAR ISI) KKB KK2 FH 161 19 Pra p d.isi.pdf Download (148kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) KKB KK2 FH 161 19 Pra p d.pus.pdf Download (429kB)
	Text (FULL TEXT) KKB KK2 FH 161 19 Pra p.pdf Restricted to Registered users only until 26 June 2022. Download (1MB) \| Request a copy

Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Hal ini menjadikan kedudukan Presiden sangat sentral dan kuat. Mahkamah Konstitusi menjadikan dasar ini untuk memberikan kewenangan kepada Presiden terkait izin atau persetujuan tertulisnya kepada DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya Pertama, perlu dikaji pertimbangan Mahkamah Konsitusi apakah sudah tepat untuk memberikan kewenangan kepada Presiden terkait izin atau persetujuannya kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Kedua, bagaimanakah Presiden dapat mengobjektifikasikan kewenangannya dalam meneribitkan izin atau persetujuannya.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Additional Information:

KKB KK2 FH 161 19 Pra p

Uncontrolled Keywords:

Kekuasaan Presiden, Presiden, DPR, Ratio Decidendi, Persetujuan tertulis Presiden, kepada anggota DPR.

Subjects:

K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3169 The state

Divisions:

03. Fakultas Hukum

Creators:

Creators	NIM
SAMUEL DIMAS AGUNG PRATAMA, 031511133096	UNSPECIFIED

Contributors:

Contribution	Name	NIDN / NIDK
Thesis advisor	Sukardi, Dr., S.H., M.H.	UNSPECIFIED

Depositing User:

mat sjafi'i

Date Deposited:

26 Jun 2019 06:02

Last Modified:

26 Jun 2019 06:02

URI:

http://repository.unair.ac.id/id/eprint/83881

Sosial Share:

Actions (login required)

View Item