PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI INDONESIA

BAGOES RENDY SYAHPUTRA, 031011222 (2019) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img] Text (ABSTRAK)
KKB KK2 FH 163 19 Sya p abstrak.pdf

Download (66kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
KKB KK2 FH 163 19 Sya p d.isi.pdf

Download (67kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
KKB KK2 FH 163 19 Sya p d.pus.pdf

Download (70kB)
[img] Text (FULL TEXT)
KKB KK2 FH 163 19 Sya p.pdf
Restricted to Registered users only until 26 June 2022.

Download (646kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Senjata api merupakan setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas – gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk dari perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimasudkan pada alat demikian. Maraknya kepemilikan senjata api illegal oleh masyarakat sipil cukup meresahkan masyarakat. Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat umum / sipil, juga tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor, khususnya faktor keamanan. Bagi sebagian orang kepemilikan senjata api digunakan untuk melindungi dirinya, dan di sebagian orang lain kemungkinan dapat digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan mereka. Guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan senjata api tersebut dan mencegah peredaran senjata api ilegal, maka dibuatlah beberapa peraturan yang mendukung antara lain Undang-Undang No. 12/Drt/ Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen dan” Undang-Undang No 8 Tahun 1948 untuk mengontrol peredaran senjata api ilegal, Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/82/II/2004 tentang buku petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata non-organik TNI / Polri. Peraturan-peraturan tersebut antara lain berisi tentang tata cara warga sipil di luar TNI / Polri untuk dapat memiliki senjata api, selain itu juga mengatur mengenai batasan-batasan seorang pemilik senjata api dalam menggunakan senjata apinya. Kasus kepemilikan senjata api illegal juga menimpa Terdakwa Tommy Salindeho dan Ahmad Bakri Siregar yang keduanya telah dijatuhi putusan oleh Pengadilan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK2 FH 163 19 Sya p
Uncontrolled Keywords: Senjata Api, Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api, Pertanggungjawaban Pidana.
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3400-3431 Administrative law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
BAGOES RENDY SYAHPUTRA, 031011222UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorToetik Rahayuningsih, Dr., S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: mat sjafi'i
Date Deposited: 26 Jun 2019 06:31
Last Modified: 26 Jun 2019 06:31
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/83890
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item