Lutfia Nurul Hidayati, 071714353007 (2019) PENGEMBANGAN INSTRUMEN KEBIJAKAN DALAM PENERAPAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN UNTUK MENGURANGI PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN SAMPANG. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (Abstrak) TKP. 05-19 Hid p Abstrak.pdf Download (74kB)
	Text (Daftar Isi) TKP. 05-19 Hid p Daftar Isi.pdf Download (43kB)
	Text (Daftar Pustaka) TKP. 05-19 Hid p Daftar Pustaka.pdf Download (87kB)
	Text (Fulltext) TKP. 05-19 Hid p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perkawinan dibawah umur merupakan salah satu permasalahan sosial di Indonesia. Berdasar data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, Kabupaten Sampang termasuk salah satu wilayah yang memiliki angka perkawinan dibawah umur cukup tinggi. Peraturan tentang batas minimal usia perkawinan sudah tecantum dengan jelas pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pada kenyataannya UU ini masih belum diterapkan secara efektif. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui instrumen apa saja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dalam melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian bagaimana penerapan instrumen kebijakan tersebut dilaksanakan. Selanjutnya peneliti ingin mengetahui Pengembangan Instrumen Kebijakan apa yang diperlukan dalam rangka melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk mengurangi praktek perkawinan di bawah umur. Hasil penelitian ini menunjukkan 3 (tiga) hal. Pertama, intrumen kebijakan yang digunakan dalam pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah family and community, information and exhortation, dan Regulation.Kesimpulan penelitian ini adalah penggunaan intrumen kebijakan yang belum maksimal dijalankan menyebabkan masih banyaknya praktek perkawinan di bawah umur di Kabupaten Sampang. Oleh karena itu diperlukan pengembangan instrumen berupa “familly and community”, dan “regulasi”. Familly and community berupa sosialisasi kepada orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Sedangkan regulasi dalam bentuk aturan tertulis dari Pemerintah Kabupaten Sampang berupa Peraturan Daerah.

Actions (login required)

View Item