TANGGUNG JAWAB KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM DEKONSENTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI DAERAH

WAHYU HADI CAHYONO, 031511133235 (2019) TANGGUNG JAWAB KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM DEKONSENTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI DAERAH. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img] Text (ABSTRAK)
FH. 182-19 Cah t ABSTRAK.pdf

Download (15kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
FH. 182-19 Cah t DAFTAR ISI.pdf

Download (20kB)
[img] Text (DAFTAR BACAAN)
FH. 182-19 Cah t DAFTAR BACAAN.pdf

Download (20kB)
[img] Text (FULLTEXT)
FH. 182-19 Cah t.pdf
Restricted to Registered users only until 6 August 2022.

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Skripsi ini menganalisis tentang peraturan perundang-undangan untuk mengetahui sumber kewenangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam pengelolaan keuangan negara di daerah dan menganalisa tanggung jawab pejabat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara apabila terjadi kerugian negara yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian satuan kerja yang melakukan pelaksanaan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Skripsi ini dalam penulisannya menggunakan tipologi penelitian doktrinal. Kesimpulan dari skripsi ini menunjukkan bahwa sumber kewenangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai pengelola keuangan negara di daerah adalah mandat dari Menteri Keuangan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerima pelimpahan sebagian wewenang dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menjadi Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tanggung jawab dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibagi menjadi dalam dua fokus, yaitu cacat yuridis dan maladministrasi. Pejabat KPPN penerbit SP2D bertanggungjawab secara jabatan apabila terjadi cacat yuridis dalam penerbitan SP2D. Apabila terjadi maladministrasi pejabat yang bersangkutan bertanggungjawab secara pribadi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 182-19 Cah t
Uncontrolled Keywords: Kewenangan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Dekonsentrasi, Tanggung Jawab, Keuangan Negara
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K4430-4675 Public finance > K4650-4675 State and local finance
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
WAHYU HADI CAHYONO, 031511133235UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorRR HERINI SITI AISYAH, '0025126902UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 06 Aug 2019 10:42
Last Modified: 06 Aug 2019 10:42
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/85658
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item