DIMAS ROBI SATRIA, 151610713058 (2019) POTENSI PERUBAHAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK STUDI KASUS DI CV. ZENTAX CONSULTING SURABAYA. Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) Abstrak FV.P.25 19 Sat p.pdf Download (760kB)
	Text (DAFTAR ISI) Daftar isi FV.P.25 19 Sat p.pdf Download (65kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Dapus FV.P.25 19 Sat p.pdf Download (467kB)
	Text (FULLTEXT) Fulltext FV.P.25 19 Sat p.pdf Restricted to Registered users only until 24 September 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pada tahun 2018, PT. H menjalani pemeriksaan tahun pajak 2016 dan diterbikan Surat Ketetapan Pajak pada tanggal 18 Oktober 2018. Pada saat itu PT. H mengacu pada Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2009, dimana Pasal 25 ayat (3) telah dihapus. Pihak KPP telah keliru dalam menyampaikan peraturan Perundang-Undangan kepada PT. H yang seharusnya menggunakan peraturan Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan peraturan Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, maka PT. H tidak terdapat perubahan setoran PPh Pasal 25 Badan Masa Januari 2018 dikarenakan Surat Ketetapan Pajak atas LHP Tahun Pajak 2016 diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2018.

Actions (login required)

View Item