PROBLEMATIKA PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BMT ALMAUN BERKAH MADANI DAN BMT MANDIRI UKHUWAH PERSADA

FATHIN SU’AIDI, 041511433033 (2019) PROBLEMATIKA PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BMT ALMAUN BERKAH MADANI DAN BMT MANDIRI UKHUWAH PERSADA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (329kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf

Download (239kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAK)
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (231kB)
[img] Text (FULLTEXT)
FEB.EI 140-19 Sua p.pdf
Restricted to Registered users only until 30 September 2022.

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dewan Pegawas Syariah adalah badan yang berada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah berfungsi untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan syariah yang ada di lembaga keuangan syariah termasuk Baitul Maal Waat Tamwil (BMT). BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang dengan menggabungkan konsep maal dan tamwil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan di BMT. Hal-hal yang perlu ditinjau dalam praktik pengawasan ini di dasarkan pada Keputusan DSN MUI No 3 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus secara deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa problematika yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah diantaranya : profesionalitas Dewan Pengawas Syariah yang kurang dalam melakukan pengawasan, kurangnya komitmen, independensi yang kurang, dan tantangan untuk menggerakkan seluruh elemen lembaga keuangan syariah untuk mematuhi hukum syariah. Solusi atas permasalahan yang ditemukan adalah optimalisasi kinerja dan inisiatif pengawasan DPS serta komitmen untuk menegakkan aspek syariah khususnya sebagai Dewan Pengawas Syariah, selalu melaksanakan prinsip Good Corporate Governance, dan Pemerintah membuat aturan pengawasan syariah secara jelas dan kuat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FEB.EI 140/19 Sua p
Uncontrolled Keywords: Problematic , Sharia Board , Baitul Maal Wat Tamwil
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking > HG1725-1778 Banks and the state. State supervision of banks
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Syariah
Creators:
CreatorsNIM
FATHIN SU’AIDI, 041511433033UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorIRHAM ZAKI, NIDN: 0701087503UNSPECIFIED
Depositing User: Guruh Haris Raputra, S.Sos., M.M. '-
Date Deposited: 30 Sep 2019 02:31
Last Modified: 30 Sep 2019 02:31
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/87907
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item