XAVIER NUGRAHA, 031511133054 (2019) PERKEMBANGAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text abstrak.pdf Download (180kB)
	Text daftar isi.pdf Download (179kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (258kB)
	Text full text.pdf Restricted to Registered users only until 21 November 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Het recht hink anter de feiten an, sebuah adagium klasik yang memiliki makna, bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang selalu tertinggal dengan peristiwa yang akan diatur. Hal tersebut juga berlaku dalam hukum perjanjian, dimana lahir hal-hal baru yang bahkan hukum belum sempat mengaturnya. Salah satu hal tersebut adalah doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheiden) sebagai alasan baru terkait pembatalan perjanjian di Indonesia. Problematika yang muncul adalah tidak adanya pengaturan penyalahgunaan keaadaan di dalam Burgelijk Wetbook, sehingga sumber hukum dari penyalahgunaan keadaan ini berdasarkan doktrin dan putusan pengadilan, namun ternyata dalam perkembangannya doktrin ini berubah seiring perkembangan zaman berdasarkan putusan-putusan hakim yang ada. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pertama doktrin penyalahgunaan keadaan, Kedua, perkembangan penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan melalui putusan pengadilan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa, Pertama, doktrin penyalahgunaan keadaan merupakan alasan pembatalan perjanjian karena terciptanya cacat kehendak yang merupakan pelanggaran pada unsur kesepakatan dalam keabsahan perjanjian dan menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan. Kedua, perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan di Indonesia awalnya terkait unsur kausa yang diperbolehkan karena bertentangan dengan kepatutan, kemudian berkembang menjadi unsur cacat kehendak yang merupakan pelanggaran pada unsur kesepakatan, dan kemudian berkembang lagi menjadi alasan pembatalan perjanjian yang berdiri sendiri

Actions (login required)

View Item