KOMANG AYU CHANDRA DEWI SETIA BUDI, 031142220 (2013) BUKTI REDISTRIBUSI TANAH DALAM PENDAFTARAN HAK (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 261 K/TUN/201l). Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text TMK. 49-13 Bud b ABSTRAK.pdf Download (479kB)
	Text TMK. 49-13 Bud b DAFTAR ISI.pdf Download (483kB)
	Text TMK. 49-13 Bud b DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (523kB)
	Text (FULLTEXT) TMK. 49-13 Bud b.pdf Restricted to Registered users only until 29 November 2022. Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Redistribusi tanah obyek landreform merupakan kebijakan pemerintah dalam menerapkan kebendak Pasal 33 oyat (3) UUD 1945 dan UUPA No.5 Tabun 1960, suatu usaba melindungi petani yang tidak mempunyai tanah pertanian dan sekaligus memperkuat bukti pemilikan bak alas tanabnya dengan memberikan sertipikat bak alaS tanah. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun tujuan pendaftaran tanah adalab untuk mendapat jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang bak alas tanah. Sehagai bentuk realisasi dari pendaftaran tersebut, maka bagi penerima hak redistribusi akan diberikan tanda bukti hak alas tanab redistribusi. Tanda bukti bak mana selanjutnya akan dipergunakan dasar untuk mendaftarkan tanab pada Kantor Pertanaban Kabupateni Kota. Metode penelitian yang dipergunakan adalab pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan data primer dan data sekunder, pendekatan konsep, dan pendekatan wus. Berdasarkan anal isis dapat disimpulkan babwa Surat Keputusan Redistribusi dapat disejajarkan dengan Surat Keputusan Pemberian Hak sebagaimana tercantum dalam Pasa! 23 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Apabila terdapat kesalaban penerbitan sertipikat alas tanab yang berasal dari redistribusi, maka dapat dimohonkan pembatalan Surat Keputusan Pemberian Hak maupun sertipikai alas tanah tersebut. Pembatalan tersebut sebagai wujud perlindungan hukum represif bagi penerima hak redistribusi.

Actions (login required)

View Item