ACHMAD FIRDAUS SULTHON, 031614153017 (2019) IMPLIKASI PASAL 112 DAN 127 DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text abstrak.pdf Download (41kB)
	Text daftar isi.pdf Download (34kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (42kB)
	Text full text.pdf Restricted to Registered users only until 4 December 2022. Download (910kB) | Request a copy

Abstract

Pemidanaan dan penjatuhan sanksi pidana pada saat digunakan diharapkan akan mampu menjaga keefektivitasan dari hukum pidana. Terkait pasal 112 dan 127 dalam Undang-Undang Narkotika terdapat perbedaan dari berat-ringannya ancaman pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Sehingga dalam praktknya aparat penegak hukum sering menyalahgunakan kaitannya pelaku tindak pidana narkotika yang memenuhi unsur dalam pasal 112 dan 127 Undang-Undang Narkotika. Seseorang dikatakan penyalahguna narkotika pada saat dilakukannya proses penyidikan ditemukan barang bukti yang beratnya telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Konsep memiliki, menguasasi dan menyimpan bagi Pengedar Narkotika dilakukan dengan tujuan untuk diedarkan kembali narkotika tersebut. Akan tetapi konsep memiliki, menguasai dan menyimpan bagi penyalahguna narkotika ditujukan untuk digunakan bagi dirinya sendiri, terkait hal ini wajib dibuktikan dengan adanya tes urine dari Laboraturium yang berwenang

Actions (login required)

View Item