Jihan Anjania Aldi (2019) Legalitas Informasi Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik (Analisis Surat Edaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. Tan.03.01/265/D.Ii.M.Ekon/05/2019). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text 1.HALAMAN JUDUL .pdf Download (849kB)
	Text 2. Abstrak .pdf Download (104kB)
	Text 3. DAFTAR ISI .pdf Download (187kB)
	Text 4. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (223kB)
	Text 5. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 14 February 2023. Download (316kB) | Request a copy
	Text 6. BAB III AKIBAT.pdf Restricted to Registered users only until 14 February 2023. Download (324kB) | Request a copy
	Text 7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 14 February 2023. Download (104kB) | Request a copy
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (243kB)
	Text 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 14 February 2023. Download (98kB) | Request a copy

Abstract

Mengacu pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah diatur adanya asas keterbukaan dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Maksud dari asas keterbukaan ialah agar masyarakat atau pemerintah dapat mengetahui dan mendapatkan sarana untuk mengetahui secara benar informasi atau data terkait hak atas tanah apabila akan melakukan perbuatan hukum tertentu. Maka dari itu adanya pendaftaran tanah di samping untuk memberikan kepastian hukum, juga dimaksudkan sebagai fungsi informasi. Informasi atau data yang dihasilkan dari pendaftaran tanah diantaranya adalah data fisik dan data yuridis. Mengenai hal ini Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah membedakan sifat data yuridis dan data fisik menjadi dua yaitu ada yang terbuka untuk setiap orang dan ada yang hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah tertentu dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Hal ini pula yang kemudian diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha dalam Pasal 61 bahwa subyek, letak dan luas tanah, peta bidang tanah, dan jenis pemanfaatan Hak Guna Usaha adalah terbuka untuk setiap orang. Di sisi lain dari perspektif Undang-Undang No. 24 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur prosedur pengecualian informasi yang harus berlandaskan pada uji konsekuensi dan harus bersifat sementara. Namun demikian Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian pada tanggal 6 Mei 2019 telah menerbitkan Surat Edaran Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian No.TAN.03.01/265/D.II.M.EKON yang menyatakan informasi Hak Guna Usaha dari perkebunan kelapa sawit adalah informasi yang dikecualikan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal penyajian data fisik dan data yuridis Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit yang termasuk dalam bagian pendaftaran tanah

Actions (login required)

View Item