Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Terkait Pembatasan Pengenaan Potongan Pembayaran Oleh Pelaku Pembangunan Rumah Susun Terhadap Pembeli

Evie Christy (2020) Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Terkait Pembatasan Pengenaan Potongan Pembayaran Oleh Pelaku Pembangunan Rumah Susun Terhadap Pembeli. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf

Download (285kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf

Download (269kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf

Download (141kB)
[img] Text (BAB I)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf

Download (492kB)
[img] Text (BAB II)
5. BAB II RATIO LEGIS PEMBATASAN PENGENAAN POTONGAN PEMBAYARAN OLEH PELAKU PEMBANGUNAN DALAM PERATURAN MENTERI PUPR RI NOMOR 11.pdf
Restricted to Registered users only until 21 June 2023.

Download (625kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DAN PELAKU PEMBANGUNAN TERKAIT PEMBATASAN PENGENAAN POTONGAN PEMBAYARAN.pdf
Restricted to Registered users only until 22 June 2023.

Download (331kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7. BAB IV PENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only until 22 June 2023.

Download (269kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR BACAAN)
8. DAFTAR BACAAN.pdf

Download (259kB)
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat dan Perumahan Umum Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah menimbulkan isu hukum yang cukup pelik yaitu pembatasan terhadap pengenaan potongan pembayaran dari Pembeli oleh Pelaku Pembangunan dalam hal terjadi pembatalan PPJB karena kelalaian Pembeli, secara khusus Pelaku Pembangunan Rumah Susun mengingat penyelesaian Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang memerlukan waktu yang cukup lama dari ditandatanganinya PPJB antara Pelaku Pembangunan Rumah Susun dengan Pembeli. Hal ini bersinggungan dengan konsep asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam BW dan asas proporsionalitas dimana bagi Pelaku Pembangunan dibatasinya pengenaan potongan tersebut sangat berpotensi menimbulkan kerugian dan tidak sesuai dengan orientasi Pelaku Pembangunan yang mencari keuntungan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH.08-20 Chr a
Uncontrolled Keywords: PPJB, Kebebasan berkontrak, Proporsionalitas
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1401-1578 Intellectual property > K1500-1578 Industrial property
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM
Evie ChristyNIM031814153084
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorAgus Yudha HernokoNIDN0019046503
Thesis advisorUrip SantosoNIDN0006026404
Depositing User: Unnamed user with email nafisa@lib.unair.ac.id
Date Deposited: 22 Jun 2020 02:51
Last Modified: 22 Jun 2020 02:51
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/95857
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item