Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi

Muh. Arief Syahroni (2020) Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf

Download (1MB)
[img] Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf

Download (381kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf

Download (296kB)
[img] Text (BAB I)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf

Download (558kB)
[img] Text (BAB II)
5. BAB II GRATIFIKASI PELAYANAN SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.pdf
Restricted to Registered users only until 29 June 2023.

Download (791kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6. BAB III KONSTRUKSI HUKUM GRATIFIKASI PELAYANAN SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.pdf
Restricted to Registered users only until 29 June 2023.

Download (539kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7. BAB IV PENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only until 29 June 2023.

Download (334kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR BACAAN)
8. DAFTAR BACAAN.pdf

Download (354kB)
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang selama ini banyak dipraktikkan dalam birokrasi oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara. Dalam perkembangannya, semula bentuk gratifikasi ini hanya berupa barang dan uang, namun kenyataannya praktik korupsi melalui gratifikasi ini mengalami perkembangan yakni dalam bentuk pelayanan seksual. Keberadaan gratifikasi dalam bentuk layanan seksual ini dalam penerapannya memunculkan persoalan teori dan persoalan hukum. Penelitian ini berusaha untuk menjawab persoalan tersebut dengan mengkaji karakteristik dari gratifikasi sebagimana diatur dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C UUPTPK. Hasil penelitian ini menemukan karakteristik yang berbeda antara gratifikasi layanan seksual dengan bentuk gratifikasi sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut. Karenanya keberadaan gratifikasi layanan seksual ini haruslah dikriminalisasi terlebih dahulu sehingga dapat digunakan untuk menjerat pelakunya. Untuk merumuskan norma tersebut, disamping harus tetap mengacu pada asas legalitas, haruslah juga sesuai dengan teknik pembentukan perundang-undangan yang baik, terutama dalam pembentukan norma pidananya. Sebagai pembanding, dalam penelitian ini juga digunakan studi perbandingan dengan mengkaji peraturan gratifikasi di negara lain yakni, Singapura, Malaysia dan India.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THD.04-20 Sya g
Uncontrolled Keywords: Korupsi, Gratifikasi, Pelayanan Seksual, Tindak Pidana Korupsi
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum > Minat Studi Hukum Peradilan
Creators:
CreatorsNIM
Muh. Arief SyahroniNIM031724153036
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorDidik Endro PurwoleksonoNIDN0025036204
Depositing User: Unnamed user with email nafisa@lib.unair.ac.id
Date Deposited: 29 Jun 2020 04:22
Last Modified: 29 Jun 2020 04:22
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/96072
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item