Muhammad Riyanto Zahri (2019) Pengaturan Organisasi Sayap Partai Untuk Penguatan Reformasi Partai Politik. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (474kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (134kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (199kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (245kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN .pdf Restricted to Registered users only until 12 July 2023. Download (381kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III URGENSI DAN CARA PENGATURAN TERHADAP ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK .pdf Restricted to Registered users only until 12 July 2023. Download (522kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 12 July 2023. Download (173kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (234kB)

Abstract

Setiap partai politik berusaha untuk memaksimalkan tiap-tiap komponen yang ada dalam struktur partainya. Salah satu komponen yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat adalah organisasi sayap partai (OSP). OSP memiliki peran penting untuk pengembangan program partai politik yang strategis yang tidak di laksanakan oleh partai politik. Adanya kemendesakkan untuk melakukan pengaturan organisasi sayap partai sebagai wujud tanggung jawab konstitusional negara terhadap hak berserikat dan berkumpul warga negara. Urgensi pengaturan OSP yaitu kepastian untuk memberikan perlindungan hukum dan memperjelas status sosial-politik dibanding organisasi lainnya. Pengaturan selain itu diperlukan dalam konteks memperjelas hubungan hukum antara organisasi sayap partai dengan partai politik pembentuknya serta dilakukan dalam kerangka penguatan reformasi partai politik agar makin kuat, adaptif dan berkesinambungan. Nilai dan tujuan akhirnya dalam kerangka pencapaian kehidupan berbangsa dan bernegara agar makin demokratis, berkeadilan dan mensejahterakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya urgensi untuk pembenahan model pengaturan hukum yang konstitusional terhadap OSP dengan membentuk peraturan pelaksana Pasal 12 huruf J yaitu PP terkait OSP dan memasukan dalam RUU perubahan atas UU Partai Politik yang diatur dalam UU No, 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan membuat satu bab khusus tentang OSP dan rekomendasi muatan materi pengaturan yang ideal terhadap OSP.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH/ 20 Zah p
Uncontrolled Keywords:	Arrangement, Wings of Politial Parties, Political Parties, Reform
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JZ International relations > JZ5-6530 International relations > JZ4835-5490 International organizations and associations > JZ4841-4848 Political non governmental organizations. NGOs
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Muhammad Riyanto Zahri NIM031611133202
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor M. Syaiful Aris NIDN0023018003
Depositing User:	Mrs. Djuwarnik Djuwey
Date Deposited:	12 Jul 2020 06:22
Last Modified:	12 Jul 2020 06:22
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/96277
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item