Ivena Tandiyono (2020) Keabsahan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (507kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (191kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (182kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (258kB)
	Text (BAB II EKSISTENSI PERSEKUTUAN...) 5. BAB II EKSISTENSI PERSEKUTUAN KOMANDITER....pdf Restricted to Registered users only until 30 July 2023. Download (257kB) | Request a copy
	Text (BAB III KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG...) 6. BAB III KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG....pdf Restricted to Registered users only until 30 July 2023. Download (402kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 30 July 2023. Download (169kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (206kB)

Abstract

Pada tanggal 28 Juni 2019, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan untuk Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Surat Edaran ini memberikan kesempatan pada Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) untuk dapat menjadi pemegang hak atas tanah yaitu Hak Guna Bangunan yang pencatatan pendaftarannya dilakukan atas nama pesero komplementer dan pesero komanditer. Selain bertentangan peraturan perundang-undangan, Surat Edaran ini juga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang hendak dicapai dalam kegiatan pendaftaran tanah karena adanya perbedaan antara subjek hak yang akan diberikan Hak Guna Bangunan dengan subjek hak yang namanya tercantum dalam sertipikat.

Actions (login required)

View Item