Rizkie Septiyani (2020) Upaya Hukum Konsumen Terkait Kepastian Kelanjutan Perjanjian Pengikatan Jual Beli terhadap Kepailitan Pengembang. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (209kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (72kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (34kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (119kB)
	Text (BAB II KEDUDUKAN KONSUMEN YANG...) 5. BAB II KEDUDUKAN KONSUMEN YANG....pdf Restricted to Registered users only until 3 August 2023. Download (214kB) | Request a copy
	Text (BAB III UPAYA HUKUM KONSUMEN...) 6. BAB III UPAYA HUKUM KONSUMEN....pdf Restricted to Registered users only until 3 August 2023. Download (195kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 3 August 2023. Download (51kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (35kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN .pdf Restricted to Registered users only until 3 August 2023. Download (380kB) | Request a copy

Abstract

Hunian merupakan salah satu kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan oleh manusia. Mengingat bahwa jumlah penduduk bertambah banyak setiap tahunnya maka kebutuhan akan hunian juga akan meningkat. Namun hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan di perkotaan. Perkembangan pembangunan hunian dengan lahan yang terbatas salah satunya yakni rumah susun. Dalam kepemilikan rumah susun diperlukan rencana yang kompleksitas yang dijembatani dengan perjanjian pendahuluan yakni perjanjian pengikatan jual beli. Namun dalam kenyataannnya, perjanjian tersebut banyak didominasi pengembang sehingga perlindungan konsumen terhadap konsumen tidak diperhatikan. Seperti konsumen telah mendapatkan serah terima satuan rumah susun kemudian saat proses pembangunan pengembang dinyatakan pailit. Sehingga kedudukan konsumen yang telah melakukan perjanjian merasa dirugikan akibat pailitnya pengembang. Namun setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2015 mengisyaratkan bahwa demi melindungi rumah susun konsumen putusan tersebut mendukung penyerahan yuridis pertama kali terhadap pemilik/ konsumen satuan rumah susun berhak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap harta benda yang dibawah kekuasaannya, dan hal ini juga didukung oleh Permen PUPR tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah susun yang menekan penyimpangan sistematika perjanjian. Pengembang yang diputus pailit berdasarkan UU KPKPU, maka seluruh harta kekayaan yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari diambil alih oleh kurator. Kedudukan konsumen yang telah menyelesaikan PPJB baik secara lunas maupun belum dapat mengajukan kerugiannya terhadap kurator. Kurator akan menindak lanjutinya dengan secara cermat dan teliti untuk mendapatkan pemenuhan haknya sebagai kreditor dengan kategori secara preferen, separatis, maupun konkuren. Apabila konsumen merasa dirugikan oleh kebijakan kurator ketika menyusun daftar harta pailit dapat melakukan upaya hukum baik secara litigasi maupun non litigasi.

Actions (login required)

View Item