RIZKY PUTRA ZULKARNAIN (2020) Pemberhentian Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (337kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (144kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (148kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I.pdf Download (290kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II .pdf Restricted to Registered users only until 5 August 2023. Download (327kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III .pdf Restricted to Registered users only until 5 August 2023. Download (771kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV .pdf Restricted to Registered users only until 5 August 2023. Download (398kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8. BAB V .pdf Restricted to Registered users only until 5 August 2023. Download (129kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 9. DAFTAR BACAAN.pdf Download (172kB)

Abstract

Pemberhentian Presiden merupakan peristiwa hukum tatanegara yang bisa terjadi kapan saja. Namun yang menjadi potensi masalah adalah adanya ketidaksesuaian tujuan dari pasal-pasal tentang prosedur pemberhentian Presiden yang diatur oleh Undang-Undangan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semangat negara hukum Indonesia menjadi tidak jelas saat putusan paripurna pemberhentian Presiden tersebut dilakukan oleh MPR, yang notabene tidak menjadikan putusan MK sebagai pondasi dasar dalam memberhentikan Presiden yang dimaksud. Terlebih lagi proses pemberhentian terhadap Presiden ini merupakan penjagaan terhadap nilai moral lembaga kepresidenan. Rumusan masalah berfokus kepada tiga hal, pertama landasan filosofis pemberhentian Presiden oleh MPR RI, kedua prinsip hukum pemberhentian Presiden di Indonesia, ketiga karakteristik putusan hukum MK dan putusan MPR dalam pemberhentian Presiden. Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konsep, komparatif dan historis. Adapun hasil temuan dari penelitian ini adalah untuk menjaga moralitas lembaga kepresidenan Indonesia, perlu dilakukan perubahan terhadap konstitusi terhadap ketentuan prosedur pemberhentian Presiden. Diawali dengan proses impeachment yang diatur dalam ketentuan konstitusi. Bermula dari adanya usulan DPR terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden, yang diajukan kepada MK untuk kemudian melakukan proses peradilan khusus (previlegiatum). Nantinya, putusan tersebut akan dikembalikan lagi kepada DPR, dan diteruskan ke MPR untuk melakukan sidang dengan agenda memutuskan usul DPR tersebut. Putusan akhir yang akan diambil oleh MPR tersebut ternyata tidak akan berdasarkan hasil putusan MK yang memutuskan Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Akhir dari proses pemberhentian Presiden inilah yang harus dilakukan perubahan, agar kedepannya semangat negara hukum Indonesia dapat terlaksana dengan baik.

Actions (login required)

View Item