Raisa Inayati (2020) Kewenangan Otoritas Pelabuhan Dan Badan Usaha Pelabuhan Dalam Pengurusan Pendaftaran Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan (Studi Kasus Pasca Pelaksanaan Perjanjian Konsesi Antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN DEPAN) 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRACT) 2. ABSTRACT.pdf Download (245kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (194kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (604kB)
	Text (BAB II KONFLIK KEWENANGAN) 5. BAB II KONFLIK KEWENANGAN.pdf Restricted to Registered users only until 5 August 2023. Download (324kB) | Request a copy
	Text (BAB II UPAYA HUKUM PENYELESAIAN...) 6. BAB III UPAYA HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK PENDAFTARAN TANAHHAK PENGELOLAAN PASCA PELAKSANAAN PERJANJIA.pdf Restricted to Registered users only until 5 August 2023. Download (301kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 5 August 2023. Download (230kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (234kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 5 August 2023. Download (772kB) | Request a copy

Abstract

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran membawa perubahan dalam tugas dan kewenangan antara Badan Usaha Pelabuhan yang kini sebagai terminal operator dan Penyelenggara Pelabuhan sebagai regulator. Pemisahan tersebut berimplikasi pada tumpang tindihnya penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan di bidang tata kelola hak pengelolaan di pelabuhan. Pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran diatur bahwa penyediaan tanah daratan dan perairan menjadi tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Pelabuhan. Pada sisi lain Pasal 344 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menegaskan bahwa kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara tetap dilenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dimaksud. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) selaku Badan Usaha Pelabuhan BUMN telah menandatangani perjanjian konsesi dengan Penyelenggara Pelabuhan, yang mana diatur mengenai tanah hak pengelolaan menjadi kewenangan Penyelenggara Pelabuhan. Hal tersebut membawa dampak proses pensertifikatan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebelum berlakunya Perjanjian Konsesi menjadi terkendala, meskipun secara hukum tanah Nasional PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) merupakan pihak yang berhak memiliki hak pengelolaan.

Actions (login required)

View Item