Kewenangan Pengadilan Militer untuk Mengadili Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota Militer

Louis Sleyvent Eliezer Tappangan (2020) Kewenangan Pengadilan Militer untuk Mengadili Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota Militer. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf

Download (425kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf

Download (344kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf

Download (346kB)
[img] Text (BAB I PENDAHULUAN)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf

Download (528kB)
[img] Text (BAB II PENGADILAN MILITER BERWENANG...)
5. BAB II PENGADILAN MILITER BERWENANG....pdf
Restricted to Registered users only until 6 August 2023.

Download (440kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III RATIO DECIDENDI DARI...)
6. BAB III RATIO DECIDENDI DARI....pdf
Restricted to Registered users only until 6 August 2023.

Download (492kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV PENUTUP)
7. BAB IV PENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only until 6 August 2023.

Download (337kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR BACAAN)
8. DAFTAR BACAAN.pdf

Download (311kB)
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak memiliki pengertian yang diatur dalam KUHAP, bahwa lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana, yang pertama karena subjeknya adalah memang seorang Prajurit; kedua karena subjeknya dapat dipersamakan oleh undang-undang sebagai seorang prajurit, dan ketiga dapat juga seorang sipil karena keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Berbeda halnya dengan hukum acara yang diatur khusus dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan pengadilan korupsi satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tipikor yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum dan dipertegas dalam Pasal 6 UU Pengadilan Korupsi bahwa pengadilan tindak pidana korupsi dalam kewenangannya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara khusus dalam perkara tindak pidana korupsi; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi sehingga bukan tidak mungkin terdapat konflik norma kewenangan antara pengadilan tindak pidana korupsi dan kewenangan peradilan militer dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penelitian yang bersifat yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual dimana pendekatan konseptual dimaksudkan untuk mengetahui akibat hukum atas putusan hakim yang menjatuhkan putusan anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi serta apa pertimbangan hukumnya, kemudian dengan pendekatan kasus mengupas kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan militer yang bertentangan dengan hukum acara tindak pidana korupsi, yang kemudian dilakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 36/20 Tap k
Uncontrolled Keywords: Corruption, Corruption Court, and Military Justice
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM
Louis Sleyvent Eliezer TappanganNIM031814153090
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
ContributorDidik Endro PurwoleksonoNIDN0025036204
Depositing User: S.Sos. Sukma Kartikasari
Date Deposited: 06 Aug 2020 07:10
Last Modified: 06 Aug 2020 07:10
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/96710
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item