Wahyu Tri Yuliana (2020) Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Adjudikasi. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (830kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (396kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (304kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (547kB)
	Text (TINJAUAN) 5. BAB II TINJAUAN.pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (403kB) | Request a copy
	Text (PEMBAHASAN) 6. BAB III PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (538kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (318kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (317kB)

Abstract

Tesis ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Adjudikasi” dengan dua pokok permasalahan yaitu: (1) dasar pembentukan Alternatif Penyelesaian Sengketa Adjudikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, (2) karakteristik Alternatif Penyelesaian Sengketa Adjudikasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. Dalam penelitian ini merupakan tipe Reform Oriented Research menggunakan metode penelitian normatif, pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian tesis ini menunjukkan bahwa adjudikasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen di sektor keuangan yang dibentuk untuk dapat memenuhi kebutuhan penyelesaian sengketa yang ritel dan kecil berdasarkan kewenangan OJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. Mekanisme adjudikasi LAPSPI, dalam peraturan dan prosedur penyelesaian sengketa memiliki karakteristik tersendiri, serta dalam memberikan jaminan perlindungan bagi para pihak yang bersengketa dengan sudah diterapkannya prinsip kerahasiaan (confidentiality principle) dan prinsip transparansi (transparency principle) dalam proses beracara.

Actions (login required)

View Item