Khardian Eka Sulaksono (2020) Implementasi Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Sebagai Instrumen Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Provinsi Jawa Timur. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (278kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (67kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (67kB)
	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) 4. BAB 1. PENDAHULUAN.pdf Download (339kB)
	Text (BAB 2 PENGENDALIAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN) 5. BAB 2. PENGENDALIAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3).pdf Restricted to Registered users only until 14 August 2023. Download (332kB) | Request a copy
	Text (BAB 3 REGULASI IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA (B3)) 6. BAB 3. REGULASI IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA (B3).pdf Restricted to Registered users only until 14 August 2023. Download (345kB) | Request a copy
	Text (BAB 4 PENUTUP) 7. BAB 4 PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 14 August 2023. Download (46kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8.DAFTAR BACAAN.pdf Download (49kB)

Abstract

Jawa Timur mempunyai posisi yang strategis di bidang Industri karena diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan Bali, sehingga menjadi pusat pertumbuhan industri maupun perdagangan. Jumlah industri di Jawa Timur dari berbagai macam sektor memiliki potensi pencemaran akibat pengelolaan limbah yang tidak tertib baik limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah padat dan limbah cair dapat memberi dampak berbahaya bagi lingkungan. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang sangat ditakuti adalah limbah dari industri kimia. Limbah B3 dari kegiatan industri yang terbuang ke lingkungan akhirnya akan berdampak pada kesehatan manusia. Permasalahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan hingga membahayakan kesehatan manusia membutuhkan perhatian serius oleh berbagai pihak. Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun perlu dilakukan pengelolaan yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, mahluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup. Dalam hal ini perlu adanya pengelolaan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun yang baik dan aman terhadap lingkungan. Izin Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan instrumen administratif preventif yang penerbitannya dapat dilakukan dalam 1 (satu) izin yang terintegrasi oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pengajuan pemohon izin, kecuali izin pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah bahan berbahaya dan beracun. Dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya rekomendasi izin pengangkuta, sedangakn izin operasionalnya dari Kementerian Perhubungan. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum sosio-legal yang menganalisis tentang pengelolaan pengangkutan limbah bahan beracun dan berbahaya. Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa semua perizinan pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk itu diperlukan pembagian kewenangan penerbitan izin pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya dengan persyaratan yang telah ditentukan serta konsistensi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item