Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Surabaya

Erna Setijaningrum (2017) Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Surabaya. MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN POLITIK, 30 (1). pp. 13-19. ISSN 2086-7050

[img] Text (PEER REVIEW)
4_HASIL PEER DAN VALIDASI KADEP KARIL BU ERNA.pdf

Download (2MB)
[img] Text (SIMILARITY)
4T_PROGRAM TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN.pdf.pdf

Download (1MB)
[img] Text (KORESPONDENSI)
4K_Korespondensi.pdf

Download (4MB)
[img] Text (ARTIKEL)
4A_PROGRAM TERPADU_OK.pdf

Download (5MB)
Official URL: https://e-journal.unair.ac.id/MKP/article/view/325...

Abstract

Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat desain program terpadu dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya. Permasalahan kemiskinan ini menimbulkan masalah komplekss seperti pengangguran, pendidikan, kesehatan, kriminalitas, dan masalah sosial. Sebenarnya sudah banyak program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemkot Surabaya. Namun program tersebut masih kurang efektif karena: 1) tidak ada koordinasi antar instansi dalam menjalankan program dan 2) program tersebut tidak merefleksikan kebutuhan kelompok miskin untuk hidup layak di perkotaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan dilaksanakan pada instansi-instansi yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Bapemas dan KB, Dinas Koperasi dan UMKM, Disperindag, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dispendik dan PDAM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat delapan prioritas kebutuhan kelompok miskin yaitu (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) perumahan, (4) sembilan kebutuhan pokok, (5) air bersih, (6) kemudahan administrasi, (7) pelatihan keahlian, dan (8) lapangan kerja. Dari kedelapan kebutuhan prioritas kelompok miskin tersebut ditemukan desain program terpadu penanggulangan kemiskinan yang mensyaratkan adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait. Instansi yang harus melakukan koordinasi dalam program terpadu tersebut sejumlah delapan instansi yaitu (1) Dinas Pendidikan, (2) Dinas Sosial, (3) Dinas Kesehatan, (4) Bapemas dan KB, (5) Dinas Cipta Karya, (6) PDAM, (7) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, (8) Dinas Tenaga Kerja.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: program terpadu, penanggulangan kemiskinan, koordinasi, kebutuhan prioritas kelompok miskin
Subjects: H Social Sciences
H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform > HN1-995 Social history and conditions. Social problems. Social reform
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Administrasi Negara
Creators:
CreatorsNIM
Erna SetijaningrumNIDN0003067002
Depositing User: Tn Slamet Triyono
Date Deposited: 25 Aug 2020 09:14
Last Modified: 10 Sep 2021 09:33
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/97661
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item